NASIONAL

Rabu, 16 Mei 2018 | 16:11 WIB

Pegawai Dinas Pertanahan Kukar Akui Tak Kenal Abun

Ray Muhammad
Pegawai Dinas Pertanahan Kukar Akui Tak Kenal Abun
(Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kutai Kartanegara, Siti Aminah menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap Bupati Kutai Kertanegara nonaktif, Rita Widyasari di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2018).

Kepada hakim, Aminah mengatakan bahwa dirinya memiliki gelar pendidikan Sarjana Kehutanan dan lahir di Berau, Kalimantan Timur.

"Saya di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sejak awal Januari sampai sekarang. Sebelumnya, saya di Administrasi Pertanahan dari 2009 sampai 2016 akhir," ujar Aminah di ruang sidang.

Ia menjelaskan, tugas pekerjaannya antara lain mengurus surat masuk perizinan tanah, mensortir permohonan administrasi hingga membuat draf surat keputusan informasi.

"Permohonan izin lokasi perusahaan antara lain syaratnya NPWP, akte perusahaan, kemudian bersedia berkantor di Kutai, bersedia ganti rugi lahan serta memiliki koordinat yang jelas," katanya.

Hakim lalu menanyakannya soal kemungkinan dirinya mengetahui perusahaan PT Sawit Golden Prima (SGP). Namun ia tak mengenal direkturnya yang merupakan pengusaha asal Samarinda, Herry Susanto Gun (Abun).


"Perusahaan sawitnya tahu. Dengan Pak Herry tidak kenal," ucap Aminah menjawab pertanyaan hakim.

Meski demikian, ia mengenal orang kepercayaan Abun yang diketahui bernama Timothius Mangintung. Pak Timothius kenal karena beliau ini sering urus administrasibke pertanahan, ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Hery Susanto Gun alias Abun sebelumnya didakwa menyuap Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebesar Rp6 miliar.

Suap itu terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar.

Rita menampik dirinya telah menerima suap sebesar Rp6 miliar dari Abun. Atas pengakuannya, uang itu diklam sebagai hasil transaksi jual beli emas.

Abun didakwa melanggar Pasal 5 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. [ton]
#RitaWidyasari #KPK
BERITA TERKAIT
Terbukti Suap Bupati Kutai, Abun Divonis 3 Tahun
Jadi Pengepul Korupsi, PT Tradha Terancam Ditutup
KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Mojokerto
KPK Geledah 3 Lokasi di Bengkulu
Ahli Sebut Penanganan Novanto di RS Tak Lazim
Ini Cara Bupati Kebumen Keruk Duit Proyek
Ini Perusahaan yang Jadi Tersangka TPPU di KPK

ke atas