EKONOMI

Rabu, 16 Mei 2018 | 18:50 WIB

Petani NTB Ungkap Jual Beli Kuota Bawang Putih

Petani NTB Ungkap Jual Beli Kuota Bawang Putih
(Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Mataram - Dugaan penyelewengan realisasi Permentan Nomor 38/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), ternyata tak hanya berbentuk pemotongan jatah benih bawang putih.

Ada pula kejanggalan dalam realisasi wajib tanam 5% dari kuota impor yang disyaratkan dalam regulasi tersebut. Sejumlah kelompok tani di wilayah itu, mengungkap adanya praktik jual-beli kuota tanam petani oleh importir untuk 'mengakali' kewajiban tersebut.

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Orong Sorga Sinawarni, menuturkan, di tengah musim tanam bawang putih 2017 di Sembalun, pemerintah memang melaksanakan kewajibannya untuk memverifikasi wajib tanam dari para importir. Hanya saja hal itu tidak secara konsisten dilakukan.

Akibatnya muncul tawaran pembelian kuota lahan bawang putih dari para importir bermunculan di tengah masyarakat petani.
"Dari pada kita disuruh tanam, lebih baik kita beli kuota tanam petani, dengan begitu, kewajiban tanam 5 persen sudah terlaksana," ujarnya menirukan ucapan salah satu importir, Rabu (16/5/2018).

Kondisi itu, menurut Sinawarni disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur maupun Dirjen Hortikultura Kementan. "Jadi pemerintah ini hanya melaksanakan tugas begitu saja, datang dan cek dimana lahan perusahaan. Setelah mendapatkan verifikasi di lapangan, mereka balik, tugas selesai," ucapnya.

Untuk sistem pembelian kuota ini, Ahmadi, Ketua Kelompok Tani Montong Mentagi mengisahkan bahwa masyarakat petani mendapatkan tawaran yang menggiurkan dari para importir. Dari tawarannya, petani cukup mengatakan kepada pihak pemerintah yang datang mengecek, bahwa lahan tersebut adalah benih yang ditanam oleh pihak importir.


"Saya pernah ditawarkan, untuk lima hektare lahan akan dibayar Rp200 juta. Tugasnya hanya mengatakan kepada pemerintah yang datang mengecek lapangan, bahwa bawang putih itu adalah milik perusahaan importir," tutur Ahmadi.

Terhadap dugaan pemotongan jatah bawang putih, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, menyatakan akan mengusutnya. Apalagi, pemerintah menarik anggaran sebesar Rp100 miliar dari dana APBN-P 2017 untuk penyerapan benih bawang putih lokal di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

"Kita akan cek dulu informasinya, apakah dugaan itu (pemotongan jatah benih) benar adanya atau tidak," kata Direktur Ditreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin di Mataram, Selasa (15/5/2018).

Sebelum turun lapangan dan mengklarifikasi dugaan
persoalan ini kepada para pihak yang terlibat, pihak kepolisian akan merapatkan barisannya untuk menentukan arah penanganan.

"Pastinya kita akan bicarakan dulu, apakah berkaitan dengan bidang indagsi (industri, perdagangan, dan investasi) atau malah lari ke tipikor (tindak pidana korupsi), biar jelas arah penanganannya," ujar mantan penyidik Bareskrim Mabes Polri tersebut.

Menanggapi keluhan sejumlah kelompok tani di Sembalun, Dirjen Hortikultura Kementan, Suwandi, Rabu (16/5/2018) mengatakan pengajuan dari importir baru bisa disetujui jika memenuhi syarat tempat hingga terpampang jelas nama kelompok tani jika ada kerja sama.

Yang tidak kalah penting menurut Suwandi, lahan yang diajukan untuk tanam bawang haruslah merupakan ekstensifikasi karena pada akhirnya, kebijakan ini bertujuan untuk menambah produksi hingga bisa menyukseskan swasembada bawang putih 2020. "Kalau importir wajib tanam 5%, memang tujuannya untuk menambah luas tanam. Untuk menuju swasembada, memang dibutuhkan wajib tanam yang banyak, ucapnya. [tar]
#BawangPutih #Importir
BERITA TERKAIT
Kuota Solar Subsidi di Sragen Habis
Menperin: Pembangunan SDM Jadi Prioritas APBN 2019
Bea Cukai & BNN Ungkap Selundupan Sabu Perbatasan
(Kopsyah BMI) Sesmenkop dan UKM Serahkan Hibah Rumah ke-100
Kementan Kawal Kloter Terakhir Kuda Asian Games
Idul Adha, Pertamina Pastikan Stok LPG Aman
Cicilan Utang Rp400 T, Luhut: Jangan Suka Bohong

ke atas