NASIONAL

Rabu, 16 Mei 2018 | 21:02 WIB

Dirwan Mahmud dan Istri Ditetapkan Tersangka Suap

Ivan Setyadhi
Dirwan Mahmud dan Istri Ditetapkan Tersangka Suap
(Foto: Inilahcom/Agus Priatna)
INILAHCOM, Jakarta - Empat orang yang diamankan KPK pada Selasa (15/5/2018) kemarin, resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Mereka masing-masing adalah Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud dan istri, Hendrati, Nursilawati, Kepala Seksi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan yang juga keponakan Dirwan dan seorang kontraktor bernama Juhari.

"Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan," kata Wakil Ketua KPK, Basarian Pandjaitan di KPK, Rabu (16/5/2018) malam.

Dirwan yang juga Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu diduga menerima suap dari Juhari sebesar Rp 98 juta. Suap tersebut terkait dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.

Nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp 112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp 750 juta.


"Uang diberikan oleh JHR (Juhari), seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan," katanya.

Dalam OTT terhadap Dirwan bersama istri dan keponakannya ini, tim Satgas KPK menyita uang tunai senilai Rp 85 juta dan bukti transfer senilai Rp 15 juta.

"Selain itu tim juga menyita dokumen terkait RUP (Rencana Umum Pengadaan) dengan skema penunjukkan langsung," ungkapnya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati yang menyandang status tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Sementara Juhari yang ditetapkan Sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001," demikian Basaria menyampaikan. [ton]
#DirwanMahmud
BERITA TERKAIT
Bayi Baru Lahir Ini Dibuang ke Kandang Ayam
Anies Diminta Tahan 'Syahwat' Politiknya di 2019
(Kalapas Sukamiskin Kena OTT) Kalapas Minta Mobil Hingga Sewakan Sel Rp500 Juta
Wajar PKS Minta Posisi Cawapres ke Prabowo
Kemenkumham Cek Soal Jual Beli Fasilitas Lapas
Yasonna Akan Lapor Kasus Wahid Husein ke Jokowi
(Kalapas Sukamiskin Kena OTT) Kemenkumham Akan Copot Kalapas dan Kakanwil Jabar

ke atas