NASIONAL

Rabu, 16 Mei 2018 | 23:11 WIB

Penanganan Teroris Diharap Dilakukan Secara Khusus

Penanganan Teroris Diharap Dilakukan Secara Khusus
Pengamat Intelijen dan Pertahanan, Andi Widjajanto (Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Intelijen dan Pertahanan, Andi Widjajanto mengatakan penanganan terorisme harus ditangani secara serius dan khusus. Karena terorisme merupakan tindak pidana yang luar biasa.

"Perkembangan organisasi sel teroris tidak normal, ini sudah kejahatan khusus, kejahatan luar biasa. Kalau ada kejahatan khusus dan luar biasa, butuh kewenangan khusus dan kewenangan tambah," kata Andi, Rabu (16/5/2018).

Menurut dia, peristiwa rentetan bom bunuh diri yang melibatkan satu keluarga menempatkan Indonesia pada situasi khusus. Bahkan, kasus teror sudah tidak lagi mempertimbangkan sisi HAM dan hukum perang yang tidak melibatkan anak-anak dan perempuan.

"Sekarang kita dalam kondisi ada kejadian khusus yang tidak peduli dengan HAM. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan kepercayaan untuk memberikan kewenangan khusus kepada aparat," ujarnya.

Ia menjelaskan penambahan wewenang khusus aparat penegak hukum dengan memberikan wewenang untuk mendeteksi dini, kewenangan khusus lakukan penyelidikan lebih dalam hingga pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi teror.


Menurut dia, revisi UU Terorisme pada dasarnya memberikan seluruh kewenangan tambahan itu. Sedangkan, khusus TNI bisa dilibatkan dengan dua cara yakni TNI mengatasi ancaman terorisme dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan TNI membantu polisi mencegah tindak pidana terorisme.

"Selama itu pelibatan TNI dalam operasi selain perang tidak pernah menimbulkan masalah, apalagi menyasar kepada rakyat yang baik-baik saja," jelasnya.

Sementara Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan, Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra menilai saat ini kondisi politik Indonesia sudah superlliberal karena kebebasan warga negara seolah tanpa batas. Maka, kondisi ini yang diduga memicu ujaran kebencian.

"Politik bukan keseragaman, tetapi keadilan. Indonesia sudah superliberal, bebas berpendapat. Padahal, kebebasan itu juga dibatasi kebebasan orang lain," kata Supiadin.

Anggota Komisi I DPR RI itu juga beranggapan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi adalah salah satu sumber atau akar lahirnya terorisme. Karena itu, penanganan terorisme harus dilakukan secara komprehensif di semua bidang. [ton]
#Terorisme #Radikalisme
BERITA TERKAIT
KPAI: HAN Momentum Lindungi Anak dari Radikalisme
Tiga WNI di Malaysia Ditangkap Terkait Teroris
Istri Pemilik Bom Pasuruan Bisa Dipidana
Pemilik Bom Pasuruan Terkait Rampok Bank CIMB
(Teror Polres Indramayu) 9 Terduga Teroris Diamankan
Kapolri: Teror ke Polres Indramayu Balas Dendam
Pengejaran Teroris,Densus Amankan Parang dan Senpi

ke atas