NASIONAL

Kamis, 17 Mei 2018 | 15:10 WIB

Jaksa Putar Rekaman Dugaan Suap Lampung Tengah

Ivan Setyadi
Jaksa Putar Rekaman Dugaan Suap Lampung Tengah
(Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar rekaman percakapan dugaan penyuapan terhadap anggota DPRD Lampung Tengah.

Rekaman tersebut dibuka jaksa saat Persidangan terhadap Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Dalam rekaman, dua orang sedang berbicara yang kemudian diidentifikasi sebagai Natalis Sinaga selaku Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah dan Syamsi Roli selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam percakapan itu, Natalis menyebut istilah 'bos besar', seseorang berinisial T dan 'eksekusi'. Syamsi yang dihadirkan sebagai saksi sempat dikonfirmasi oleh jaksa seputar istilah tersebut.

"Saya tidak paham maksudnya bos besar. Kalau T mungkin arahnya ke Pak Taufik," ujar Syamsi.

Taufik yang dimaksud adalah Taufik Rahman, Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah. Dalam rekaman, Natalis sempat mengeluh karena seseorang berinisial T tersebut tidak juga menemuinya dan memenuhi apa yang telah disepakati. Padahal, Natalis sudah menemui seseorang yang disebut bos besar.


Berikut petikan kata-kata Natalis dan Syamsi dalam transkrip percakapan yang ditampilkan jaksa KPK.

Natalis: Saya kan dua hari yang lalu kan dipanggil, sudah ketemu langsung bos besar, sudah langsung empat mata ngobrol dan katanya dijanjikan paling lambat hari ini si T itu akan ketemu saya. Ternyata sampai hari ini juga enggak ada.

Syamsi Roli: Kata Madani ya itu udah oke. Tinggal eksekusi lagi yang yang yang pertemuan Pak Natalis terakhir itu.

Dalam kasus ini, Mustafa didakwa menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah sebesar Rp 9,6 miliar. Menurut jaksa, penyuapan itu dilakuan bersama-sama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman.

Sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah periode 2014-2019 yang disebut menerima suap yakni, Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri. Kemudian, Bunyana dan Zainuddiin.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut bertujuan agar anggota DPRD tersebut memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Kemudian, agar anggota DPRD menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.[jat]
#KPK #BupatiLampungTengah
BERITA TERKAIT
Takut Ditahan, 5 Eks Anggota DPRD Sumut Mangkir
KPK Periksa Orang Dekat Model Steffy Burase
Mantan Ketua DPRD Banten Diperiksa
Sesmen BUMN Mangkir dari Panggilan KPK
Gubernur Zumi Zola Tunggu Jadwal Sidang
KPK Diminta Panggil Andi Arief
Diperiksa KPK, Ini Kata Bupati Labuhan Batu Utara

ke atas