NASIONAL

Kamis, 17 Mei 2018 | 21:26 WIB

DPR Pertanyakan Dasar Hukum Koopssusgab

Ahmad Farhan Faris
DPR Pertanyakan Dasar Hukum Koopssusgab
Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku tidak mengerti maksud Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ngotot menghidupkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam memberantas kejahatan terorisme.

Dirinya mempertanyakan dasar hukum operasi khusus gabungan yang dibentuk tersebut.

"Saya enggak paham apa maksudnya Moeldoko. Terus kalau bertindak di luar koridor atau hukum yang ada, saya enggak tahu bisa begitu," kata Kharis, Kamis (17/5/2018).

Anggota Fraksi PKS ini menjelaskan revisi Undang-undang Anti Terorisme hampir selesai sehingga alangkah baiknya pemerintah sabar dan menunggu sebentar, karena Undang-undang yang lama masih bisa dijalankan.

"Negara kita negara hukum dan semua berlaku berlandaskan hukum yang ada. Masalahnya ada dasar hukumnya gak? Dasar hukumnya apa?" ujarnya.

Menurut dia, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui dibentuknya Koopssusgab TNI dalam memerangi kejahatan terorisme tapi tetap saja Presiden juga harus berdasarkan pada Undang-undang dan hukum.

"Kalau untuk terorisme, dasarnya UU Terorisme. UU-nya masih ada dan revisinya hampir selesai. Kalau mau buru-buru, UU yang lama dipakai dulu. Kalau mau nunggu, tunggu sebentar lagi revisinya selesai," tandasnya.

Untuk diketahui, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo telah sepakat Koopssugab TNI/Polri untuk menumpas aksi terorisme. Menurut dia, operasi ini dikomandoi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI/Polri sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI. Ini inisiasi penuh dari Panglima TNI, dibawah Panglima TNI," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan tugas-tugasnya untuk apa pasti karena pasukan dipersiapkan dengan baik, secara infrastruktur, secara kapasitas, mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru manapun dalam tempo yang secepat-cepatnya.

"Tugas teknisnya seperti apa, nanti akan dikomunikasikan antara Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) dengan Panglima TNI," ujar mantan Panglima TNI ini. [ton]

#Koopsusgab #Terorisme
BERITA TERKAIT
PMI DKI Kirim Tim Pemulihan Korban Gempa Sulteng
Pemerintah Diminta Serius Usai Bencana Palu
Gudang Penyimpanan Kertas Bekas Terbakar
Polisi Surati Imigrasi Cekal Ahmad Dhani
IA ITB Dukung Percepatan Pembangunan Wilayah Timur
Gudang Plastik di Diwek Jombang Ludes Terbakar
Rumah Warga di Dagangan Madiun Terbakar

ke atas