NASIONAL

Rabu, 30 Mei 2018 | 17:11 WIB

Waka BPIP: Kami Tak Bisa Komentar Perihal Gaji

Fadhly Zikry
Waka BPIP: Kami Tak Bisa Komentar Perihal Gaji
Presiden Joko Widodo melantik sembilan pejabat sebagai dewan pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (sekarang BPIP), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Haryono mengatakan, pihaknya tidak dapat berkomentar terkait polemik gaji Dewan Pengarah beserta jajaran BPIP.

"Kami objek, kami tidak bisa komentar banyak perihal gaji," kata Haryono usai diskusi Forum Merdeka Barat 9, Rabu (30/5/2018).

Dia menambahkan, pihaknya hanya mengikuti aturan yang sudah dibuat kementrian terkait dan disetujui oleh Presiden.

"Yang menentukan Kementrian Keuangan, KemenPAN dan Setneg. Terlepas gaji, selesai atau tidak kami tetap bekerja. Problemnya bukan gaji, tapi kami dapat ruang (kewenangan sosialisasi Pancasila)," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 42/2018 tentang hak keuangan BPIP. Perpres tersebut menjadi polemik karena gaji yang diterima para Dewan Pengarah dan jajaran BPIP terlalu tinggi.

Sebanyak 9 Dewan Pengarah BPIP mendapat hak keuangan masing-masing senilai Rp100 juta. [ton]

#GajiAnggotaBPIP
BERITA TERKAIT
Jokowi: Saya 5 Tahun ke Depan Tidak Punya Beban
Cara AKBP Alfian Redam Efek Domino Pembunuhan
Desakan Pergantian Ketum Demokrat Tidak Tepat
Kuota CJH Pamekasan Sebanyak 810 Orang
SMRC: Mayoritas Rakyat Percaya Pemilu 2019 Jurdil
Usulan Menhub untuk Arus Mudik Lebaran Tahun Depan
KPSN Amankan Program Caketum PSSI Iwan Bule

kembali ke atas