NASIONAL

Rabu, 30 Mei 2018 | 17:11 WIB

Waka BPIP: Kami Tak Bisa Komentar Perihal Gaji

Fadhly Zikry
Waka BPIP: Kami Tak Bisa Komentar Perihal Gaji
Presiden Joko Widodo melantik sembilan pejabat sebagai dewan pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (sekarang BPIP), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Haryono mengatakan, pihaknya tidak dapat berkomentar terkait polemik gaji Dewan Pengarah beserta jajaran BPIP.

"Kami objek, kami tidak bisa komentar banyak perihal gaji," kata Haryono usai diskusi Forum Merdeka Barat 9, Rabu (30/5/2018).

Dia menambahkan, pihaknya hanya mengikuti aturan yang sudah dibuat kementrian terkait dan disetujui oleh Presiden.

"Yang menentukan Kementrian Keuangan, KemenPAN dan Setneg. Terlepas gaji, selesai atau tidak kami tetap bekerja. Problemnya bukan gaji, tapi kami dapat ruang (kewenangan sosialisasi Pancasila)," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 42/2018 tentang hak keuangan BPIP. Perpres tersebut menjadi polemik karena gaji yang diterima para Dewan Pengarah dan jajaran BPIP terlalu tinggi.

Sebanyak 9 Dewan Pengarah BPIP mendapat hak keuangan masing-masing senilai Rp100 juta. [ton]

#GajiAnggotaBPIP
BERITA TERKAIT
Imigran Kembali Penuhi Kantor UNHCR di Jakarta
Wafaa Indonesia Kucurkan Dana Pendidikan Rp1,3 M
Jubir Prabowo: Lebih Baik KPK 'Dikubur'
Polisi Tangkap Ketua KNPB Terkait Rusuh Jayapura
Dewas KPK Diatur Dalam Pasal 37E RUU KPK
Utusan Ditolak Pemprov Riau, Ini Kata Anies
Cocok Jadi Calon Menhan, Inilah Karier Syarifudin

kembali ke atas