NASIONAL

Kamis, 31 Mei 2018 | 12:22 WIB

Mahfud MD: Jokowi Sempat Merasa Bersalah Soal BPIP

Ahmad Farhan Faris
Mahfud MD: Jokowi Sempat Merasa Bersalah Soal BPIP
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD (Foto: inilahcom/Didik Setiawan)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat merasa bersalah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku sudah bertemu dengan Presiden Jokowi kemarin dan ditemani oleh Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Ganarsih, Rektor Universitas Diponegoro Prof Yos Johan Utama. Sedangkan, Presiden ditemani Staf Khusus Ari Dwipayana.

"Kata Presiden, saya malah merasa enggak enak membikin bapak-bapak dan ibu di sana menjadi serba disalahkan orang," kata Mahfud di Kompleks Istana, Kamis (31/5/2018).

Padahal, kata Mahfud, yang diterima oleh para pimpinan, pejabat BPIP itu bukan gaji, karena gaji pokok yang diterima hanya sebesar Rp 5 juta. Namun, setelah dibicarakan dengan Presiden Jokowi semua selesai tak ada masalah.

Bahkan, Mahfud mengatakan bagi masyarakat yang ingin menggunakan langkah hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Perpres 42/2018 itu juga tidak dilarang.

"Saya sudah ketemu dengan Bapak Presiden, sudah clear enggak ada masalah. Mau gugat? Gugat, itu hak setiap orang. Siapa yang melarang," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Perpres 42/2018 ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 23 Mei 2018 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Disitu tertulis gaji Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 perbulan. Kemudian, Anggota Dewan Pengarah BPIP masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 perbulan.

Anggota Dewan Pengarah BPIP di antaranya Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Maruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangor dan Wisnu Bawa Tenaya.

Sedangkan, Kepala BPIP Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala BPIP mendapatkan Rp 63.750.000. Kemudian, Deputi mendapatkan Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Selain menerima gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP mendapatkan fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas. [ton]

#GajiAnggotaBPIP
BERITA TERKAIT
(Pilkada Serentak 2020) KPU Banyuwangi Khawatir Dana Pilkada Tak Cukup
Ditetapkan Tersangka KPK, Ini Harta Imam Nahrawi
KAI: Kecelakaan di Perlintasan Kereta Meningkat
Ditemukan Bawa Sabu, Oknum PNS Ditangkap Polisi
Korban Miras Oplosan di Malang Bertambah
Jatim Bebaskan Sanksi Administrasi PKB
Kapolri Harap Kepolisian Negara ASEAN Bersinergi

kembali ke atas