NASIONAL

Kamis, 31 Mei 2018 | 13:00 WIB

Mahfud MD Sebut Gaji BPIP Jauh Lebih Kecil

Ahmad Farhan Faris
Mahfud MD Sebut Gaji BPIP Jauh Lebih Kecil
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan pendapatan yang diterima pimpinan dan pejabat BPIP sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 masih kecil dibandingkan dengan DPR.

"Gaji Pak Mahfud itu cuma Rp 5 juta, loh kalau begitu kecil dong saya bilang dibanding dengan yang lain," kata Mahfud di Kompleks Istana, Kamis (31/5/2018).

Mahfud menceritakan pernah menjadi anggota DPR pada tahun 2004, saat itu di luar gaji pokok sudah membawa pulang rata-rata Rp 150 juta. Namun, sekarang sudah 14 tahun berarti bisa lebih Rp 200 juta anggota parlemen membawa pulang pendapatannya.

"Kalau gitu DPR dong yang diributkan kalau mau, tapi kan kita gak pernah ribut. Malah sekarang DPR itu sudah tambah lagi 1 komponen, uang serap aspirasi. Masing-masing anggota DPR Rp 1 miliar, kenapa tidak itu yang diributkan," ujarnya.

Mahfud meminta kepada anggota legislatif untuk tidak berbohong, karena ia mantan anggota DPR sehingga tahu kantong masing-masing. Kemudian, Mahfud juga mantan ketua lembaga negara yakni Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu jauh lebih besar dari kami. Coba sekarang Watimpres, gajinya sekarang Rp 60 juta tapi ditambah Rp 100 jta lagi, operasional. Kami (BPIP) operasionalnya Rp 13 juta, tanya aja ke Watimpres sekarang," jelas dia.

Jadi, kata Mahfud, pimpinan dan pejabat BPIP menerima gaji dibanding dengan yang lain itu jauh lebih kecil seperti gaji DPR, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, gaji menteri.

"Dalam pengertian keseluruhan, ini mah kecil. Kok ditulis lebih besar dari Presiden, kami cuma Rp 5 juta," katanya.

Untuk itu, Mahfud meminta kepada sejumlah pihak supaya membaca lagi dengan teliti Peraturan Presiden 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP.

"Coba dilihat lagi Kepresnya, hak keuangan bukan gaji," tandasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Perpres 42/2018 ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 23 Mei 2018 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Di situ tertulis gaji Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 perbulan. Kemudian, Anggota Dewan Pengarah BPIP masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 perbulan.

Anggota Dewan Pengarah BPIP di antaranya Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Maruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangor dan Wisnu Bawa Tenaya.

Kepala BPIP Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala BPIP mendapatkan Rp 63.750.000. Kemudian, Deputi mendapatkan Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Selain menerima gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP mendapatkan fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas. [rok]

#BPIP
BERITA TERKAIT
Pertemuan Prabowo-Clark Tak Terkait Pilpres
Neno Warisman Baca Puisi, Jubir TKN Bikin Balasan
MUI DKI Jawab Ma'ruf: Kami Netral
TKI Asal Sampang Tertimpa Bangunan di Malaysia
Wanita Asal Yogya Ditemukan Tewas di Kebun Jagung
Kegiatan 212 Jangan Melulu Dianggap Politis
(Munajat 212) Gerindra: Kegiatan Rohani Jangan Dituduh Politis

ke atas