NASIONAL

Kamis, 21 Juni 2018 | 17:11 WIB

Jokowi Akan Atur Pertemuan dengan KPK Bahas RKUHP

Ahmad Farhan Faris
Jokowi Akan Atur Pertemuan dengan KPK Bahas RKUHP
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedang mencari waktu untuk mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas soal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Oh ya nanti akan kita atur, kalau enggak minggu ini ya minggu depan awal," kata Jokowi, Kamis (21/6/2018).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah membahas polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bersama Menko Polhukam Wiranto.

Karena, Rancangan KUHP muncul polemik ketika Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan masih ada perbedaan sikap antara pemerintah dan DPR terkait pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP.

"Sudah ada pembicaraan di Menkopolhukam, tapi KPK ingin ketemu. Nanti setelah Lebaran akan saya atur," kata Jokowi.

Menurut dia, pemerintah menyambut baik permintaan KPK untuk berdiskusi soal RKUHP agar tak berkepanjangan menjadi polemik di tengah publik.

"Selesai Lebaran akan saya siapkan waktu khusus untuk KPK yang berkaitan dengan RKUHP meskipun itu sudah ada proses pembicaraan di Menkopolhukam. Wong ketemu saja belum kok, sudah bahas apa-apa. Kalau ketemu baru mengerti," tandasnya.

Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan KPK telah mengirimkan surat berkali-kali kepada Presiden Joko Widodo supaya mengeluarkan pasal-pasal korupsi dari Rancangan KUHP yang sedang dibahas di DPR RI.

"Sudah beberapa kali, sudah berulangkali kalau tidak salah 5 kali," kata Basaria.

Menurut dia, memang pasal korupsi sudah menjadi kodifikasi di RKUHP. Akan tetapi, posisinya KPK tetap punya pemikiran kalau pemberantasan tindak pidana korupsi sudah jadi Undang-undang tersendiri yakni UU Nomor 20 Tahun 2001.

"Harusnya tidak perlu lagi jadi dua kali, prinsipnya begitu saja. Sekarang kalau dibuat lagi untuk apa dimasukkan lagi, sebenarnya cara berpikirnya simple," ujarnya.

Namun, Basaria mengaku polemik tentang pasal tindak pidana korupsi yang diatur dalam RKUHP itu tidak menyulitkan KPK memberantas korupsi. Sebab, kewenangan KPK sudah ada aturan hukumnya.

"Menyulitkan tidak, tapi untuk apa dua kali. Kewenangan itu ada di UU KPK," tandasnya. [ton]

#RKUHP
BERITA TERKAIT
PA 212 Gelar Aksi Mulai Besok Di MK
Polisi: Eggi Wajib Lapor Senin Kamis
Dirjen PAS Didesak Mundur
Putusan MK, BW: Biarlah Allah yang Menentukan
Yasonna: Napi di Nusakambangan Tak Bisa Diawasi
BW: Apakah KPU Pernah Jawab Audit Forensik
Ini Alasan Polisi Terima Penangguhan Eggi

kembali ke atas