EKONOMI

Selasa, 03 Juli 2018 | 02:03 WIB
Highlight

Inilah Tujuan PP Perizinan Usaha Via Online

Wahid Maruf
Inilah Tujuan PP Perizinan Usaha Via Online
(Foto: Istimewa)
1 2


INILAHCOM, Jakarta - Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Ditegaskan dalam PP ini, jenis Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional. Sementara pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Pelaku Usaha perseorangan; dan b. Pelaku Usaha non perseorangan.

Perizinan Berusaha, menurut PP ini, diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokuman lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS, bunyi Pasal 19 PP ini seperti mengutip dari setkab.go.id.

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan PP ini, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud disertai dengan Tanda Tangan Elektronik, yang berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dicetak (print out).

#PP
BERITA TERKAIT
Pertamina EP Komitmen Tingkatkat Produksi Gas
Subsidi Rumah Tepat Sasaran dengan e-FLPP
Hermawan Kartajaya Acungkan Jempol ke Menpar
(Buwas-Enggar Saling Sindir) DPR: Pemerintah Seharusnya Berpegang pada Data BPS
KESDM: Kemensos Atur Mekanisme Distribusi LPG 3Kg
Bea Cukai Sumbagbar Sita Rokok Ilegal
Bea Cukai: Cermati Modus Sering Gunakan Oknum

ke atas