NASIONAL

Rabu, 04 Juli 2018 | 21:35 WIB

Pemerintah Harap Pengesahan RKUHP Tak Dipaksakan

Ahmad Farhan Faris
Pemerintah Harap Pengesahan RKUHP Tak Dipaksakan
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dipastikan tidak akan molor pada tahun 2018. Namun, tidak juga dipaksakan pada 17 Agustus 2018.

"Ndak lah, kita tinggal fine tuning aja ini. Tapi jangan dipaksanakan sampai 17 Agustus ini, tahun ini harus," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/7/2018).

Ia menjelaskan Pimpinan KPK dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor tentu memberikan masukan-masukan, meskipun sebetulnya sebagian sudah diakomodasi tapi masih ada beda persepsi melihat kodifikasi itu seperti apa.

"Nanti Presiden juga akan mendengarkan masukan dari mana lagi, mungkin dari tim lagi. Presiden menyatakan dilihat lagi, jangan dikejar target supaya semuanya bagus. Kan kemarin ada target 17 Agustus, kita lihat dulu supaya semuanya bagus," ujarnya.

Menurut dia, sebetulnya ini hanya mispersepsi saja karena apa yang dikritik oleh KPK selama ini sudah diakomodasi di dalam Undang-undang itu, di dalam rumusan RKUHP. Tetapi, masih ada keinginan KPK untuk mutlak mengeluarkan delik tindak pidana korupsi dari RKUHP.

"Jadi ini kan buat tim yang telah menyusun merasa wah bukan begitu, karena inikan kodifikasi, kodifikasi dinamis. Jadi semacam konstitusinya hukum pidana, harus ada tetap generic crime disitu, itu saja," tandasnya.[jat]

#RKUHP
BERITA TERKAIT
TKN Kritik Munajat 212, BPN: Mereka Iri
HT Minta Kadernya Persempit Kesenjangan
Polri Negoisasi Bebaskan WNI Disandera Abu Sayyaf
KPU Tegaskan Menteri yang Ikut Kampanye Harus Cuti
Alhamdulillah Kondisi Ibu Ani Semakin Baik
Video Sultan Palembang Doakan Prabowo-Sandi Viral
Usai Bagi Sertifikat, Jokowi Blusukan ke Bintaro

ke atas