NASIONAL

Jumat, 13 Juli 2018 | 04:15 WIB
(15 Tahun LBH Pers)

LBH Pers: Kebebasan Berekspresi Masih Suram

Ahmad Farhan Faris
LBH Pers: Kebebasan Berekspresi Masih Suram
(Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin menilai pasca 20 tahun reformasi kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia masih terlihat suram.

Menurut dia, tindak pidana cyber crime di Indonesia pada tahun 2016 terdapat peningkatan kasus tindak pidana penghinaan sebanyak hampir dua kali lipat yakni 2016 sebanyak 708 laporan dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2015 sebanyak 485 laporan.

"Lalu, setidaknya ada 49 kasus di 2017 yang dilaporkan dengan menggunakan UU (Undang-Undang) Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Nawawi di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Selain itu, Nawawi mengatakan terdapat beberapa ketentuan yang digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat warga negara, yaitu pasal-pasal penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang tertuang dalam UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP.

"Terkait dengan kejahatan terhadap keamanan negara, pasal makar yang justru menyasar kepada ekspresi politik, penodaan agama, penodaan agama yang marak digunakan pada selang 2 tahun belakangan, dan juga pengesahan UU MD3," ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, terdapat ketentuan-ketentuan yang akan mengancam kebebasan sipil dari Rancangan UU yang diajukan oleh Pemerintah dan DPR. Salah satu yang paling mengerikan adalah RKUHP yang saat ini sedang dibahas. Pertama, tentang kejahatan ideologi negara yang masih multitafsir dan samar.

"Kedua, mengenai tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden yang dalam KUHP telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi," jelas dia.

Ketiga, lanjut Nawawi, terkait dengan penghinaan terhadap pemerintah yang sah atau biasa disebut haatzaai artikelen, yang juga dalam KUHP telah didekriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2017.

Keempat, BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan atau lazim disebut Contemp of Court dimana larangan untuk mempublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan yang diatur dalam Pasal 305 huruf E tidak ada ukuran yang jelas serta indikator yang terukur.

"Kelima, terkait dengan delik penghinaan, yang meningkatnya ancaman pidana dan ketiadaan alasan pembenar yang cukup," tandasnya.

Sementara, Nawawi mengatakan untuk kebebasan berkumpul sepanjang 2017 setidaknya ditemukan 12 kasus tindakan pembubaran acara berkumpul warga negara.

"Keduabelas kasus tersebut dilakukan baik oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, maupun oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan," katanya.

Selain itu, kata Nawawi, desakan kepada pemerintah agar memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur oleh UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, atas rencana pembubaran sejumlah organisasi, justru direspon berbeda.

Menurut dia, alih-alih mengambil tindakan hukum melalui proses peradilan, pemerintah malah mengeluarkan Perppu Nomor 2/2017 tentang Perubahan UU Nomor 17/2013 tentang Ormas yang telah disahkan juga oleh DPR RI menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 untuk melegitimasi tindakan pembubaran sejumlah organisasi dengan menghapus sejumlah ketentuan di dalam UU Ormas.

"Tentu ini menjadi satu catatan kemunduran dalam perjalanan hampir dua dekade demokrasi kita," tandasnya.[ris]
#LBHPers
BERITA TERKAIT
PKS Ingin Pemilu yang Teladan & Transparan
PKS Mudah Atur Dana Kampanye Karena Kerjasama KPK
Caleg Dukung Prabowo-Sandi, Golkar belum Bersikap
Kisruh Impor Beras, Gatot Bela Buwas
Polri-TNI Diharap Mampu Redam Isu Jelang Pemilu
Pekan Ini Jaksa Bacakan Tuntutan Gunarko Papan
Mendagri Perkolehkan Kepala Daerah Ikut Kampanye

ke atas