EKONOMI

Jumat, 13 Juli 2018 | 15:09 WIB

Serapan Anggaran Jeblok, Sandi Evaluasi Dinas SDA

Serapan Anggaran Jeblok, Sandi Evaluasi Dinas SDA
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Solahudin Uno (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Solahudin Uno mengevaluasi kinerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) lantaran serapan anggarannya rendah.

Saat ini, Pemprov DKI tengah melakukan pengawasan secara ketat terhadap dinas tersebut."Tentunya ada (evaluasi), dan semua merupakan masukan kepada kami kepada pimpinan, tapi ini lagi dalam proses panitia seleksi (PNS untuk menempati 29 jabatan di DKI Jakarta). Kita liat nanti seperti apa, tapi penyerapan ini adalah salah satu penilaian yang kami pantau secara ketat," kata Sandi di Balaikota, Jakarta.

Sandi mengatakan, terdapat dua dinas yang serapan anggarannya buruk. Di mana, Dinas SDA yang terburuk jika dibandingkan dengan dinas lain.

"(Dinas) Sumber Daya Air itu ketinggalannya jauh sekali, mereka satu-satunya yang paling terbelakang, satunya lagi Dinas Pendidikan tapi (sekarang Dinas Pendidikan) sudah (lebih baik), deviasinya cuman dibawah lima persen," paparnya.

Berrdasarkan data yang dipublikasi publik.bapedadki.net, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasi anggaran untuk Dinas SDA sebesar Rp4,5 triliun. Namun hingga saat ini, realisasi anggaran yang terserap hanya Rp785 miliar, atau 17% dari target yang ditentukan yakni 41%.

Sandi mengaku, telah melakukan komunikasi langsung terhadap Kepala Dinas SDA, Teguh Hendarwan untuk melakukan peningkatan terhadap serapan anggaran. Ia juga telah memerintahkan untuk dilakukan percepatan terhadap hal itu.

"Saya tanya langsung kepada pak Teguh whats going on ? Whats is wrong about it ? Jadi saya sudah perintahkan di rapat kordinasi kemarin, saya sampaikan langkah-langkahnya kedepan memastikan SDA itu untuk mengakselerasi penyerapannya mereka," tuturnya.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan perombakan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sandi juga sempat menyebut perombakan dilakukan setelah melihat daya serap anggaran yang lemah.

Pemprov DKI Jakarta membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk melakukan perombakan di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pansel itu diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Kemudian anggota pertama asisten pemerintahan adalah Artal Reswan dan anggota kedua Prof dr Eko Prasojo, mantan Wakil Menteri PAN-RB. Ketiga, Adnan Pandu Praja, mantan Wakil Ketua KPK, anggota empat Riani Rahmawati, Direktur Human Resource Universitas Indonesia. Anggota enam dari Ahmad Harjadi, Deputi Gubernur Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2009-2012. Terakhir, Profesor Doktor Zaki Baridwan, guru besar ekonomi UGM.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyebut bahwa serapan anggaran Dinas SDA terendah di antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal itu karena ada salah satu program kerja yang belum berjalan.

Padahal, kata Anies anggaran yang diberikan kepada dinas tersebut termasuk tinggi. Sementara itu Panglima Laskar Krukut Luhur (Laskaru) Muhammad Rezza Shidqi menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta adalah Dinas yang paling rendah di antara dinas lainnya.

"Dinas SDA tidak bisa main-main dengan tugas yang di amanahkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan penyerapan yang rendah menandakan bobroknya kepemimpinan," tuturnya.

Untuk itu Rezza mendorong agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta juga merombak total komposisi pejabat yang ada di Dinas SDA dan berkonsentrasi penuh mendukung 23 janji kerja Anies-Sandi yang salah satu nya adalah menyelamatkan air di DKI Jakarta.

"Janji kerjanya kepada masyarakat salah satunya adalah memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk dan memberikan subsidi langsung untuk warga kurang mampu," paparnya.

Menurutnya hal itu mustahil dilakukan, jika tidak diiringi dengan kerja daripada SKPD. "Jika tidak di imbangi kerja yang maksimal dari SKPD maka janji tersebut terancam hanya tinggal janji. Oleh karena itu penting menurut Laskaru dinas SDA harus di pantau kinerja nya secara maksimal," tutupnya. [tar]

#PemprovDKI #SerapanAnggaran #WagubSandi
BERITA TERKAIT
Serapan Anggaran Kemenperin Masih Jauh dari Target
Bos Anyar JakPro Ditunjuk Anies Garap Reklamasi
IFC: Potensi Investasi Hijau, Jakarta Juara
Jokowi Harap Belanja APBN 2019 Harus Fokus
Kontrak WK Sengkang & East Sepinggan Akhirnya Deal
Nataru 2019, BPH Migas Jamin BBM & LPG Aman
Nasdem Tolak Revisi UU BUMN, Ini Alasannya

ke atas