NASIONAL

Jumat, 10 Agustus 2018 | 21:17 WIB

Nilai Aset yang Diserahkan Sjamsul Ternyata Lebih

Ivan Setyadi
Nilai Aset yang Diserahkan Sjamsul Ternyata Lebih
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Kepala Divisi Aset Manajemen Investasi (AMI) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Ary Zulfikar menyebut bahwa Sjamsul Nursalim, sudah memenuhi kewajibannya sesuai Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA).

Hal itu disampaikan Ary saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara SKL BLBI dengan terdakwa Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Ya betul. Jadi memang di laporan BPK 2002 juga diuraikan permasalahan utang petambak DCD di FDD E&Y juga ada uraian tentang utang petambak," kata Ary membenarkan isi keterangan BAP-nya.

Ari menyampaikan keterangan tersebut setelah Hasbullah, pengacara Syafruddin mengonfirmasi hasil rapat di KKSK tanggal 17 Maret 2004. Intinya, sesuai laporan tertulis dan lisan BPPN, menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian pemegang saham dengan BPPN.

Saksi menerangkan dalam persidangan bahwa berdasarkan pendapat hukum konsultan hukum LGS yang ditunjuk KKSK, MSAA adalah sah dan mengikat.

Adapun pihak dalam MSAA adalah Pemerintah yang dalam hal ini diwakili BPPN dan Sjamsul. Dalam MSAA, disepakati kewajiban yang harus dibayar Sjamsul sebesar Rp28,4 triliun.

Jumlah tersebut telah dipenuhi oleh SN dengan pembayaran setara tunai senilai Rp1 triliun dan pembayaran dengan aset berupa 12 perusahaan senilai Rp27,4 triliun.

Hasbullah kemudian bertanya, setelah dilaporkan kepada KKSK pada 17 Maret 2004, kemudian KKSK berdasarkan laporan tersebut memerintahkan untuk mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban. "Ya begitu itu ada di dalam SK," ucap Ari.

Hasbullah kemudian mengonfirmasi keterangan saksi di BAP 35. Dimana Penyidik menanyakan penerbitan surat pemenuhan kewajiban bagi Sjamsul.

"Ya saya mengetahui adanya pengeluaran surat untuk BDNI dari BPPN, surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN /0404 Jakarta 26 April 2004 perihal pemenuhan kewajiban pemegang saham. Maksudnya, dikeluarkan surat tersebut bahwa BPPN menganggap pemenuhan kewajiban pemegang saham Sjamsul Nursalim berdasarkan SK KKSK 7 Oktober 2002, KKSK 4 Februari 2004, KKSK 17 Maret 2004, dan surat menteri BUMN adalah telah selesai," Beber Ary membenarkan.

Hasbullah langsung membacakan BAP Nomor 36 tentang apa yang dimaksud telah selesai atau tidak.

"Ya berdasarkan perjanjian dan dia sudah penuhi, tidak ada lagi. Jadi berbicara mengenai pemenuhan pemegang saham berdasarkan MSAA dan KKSK," ujarnya.

Dalam BAP nomor 36 tertulis Telah selesai artinya sudah memenuhi kewajiban PKPS berdasarkan SK KKSK tanggal 07 Oktober 2002, KKSK 04 Februari 2004, KKSK 17 Maret 2004, Surat Menteri BUMN. Berdasarkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN /0404 Jakarta 26 April 2004, maka kewajiban Sjamsul Nursalim kepada negara sudah tidak ada lagi.

Adapun BAP 37 yang juga diakui saksi yakni 'Apakah dengan adanya SK tersebut kewajiban PKPS Sjamsul Nursalim kepada BPPN termasuk penyelesaian seluruh kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana yang disyaratkan dalam PKPS antara Sjamsul Nursalim dan BPPN dalam MSAA juga dinyatakan selesai. Berdasarkan surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN /0404 Jakarta 26 April 2004 yang ditandatangani oleh ketua BPPN, maka seluruh kewajiban Sjamsul Nursalim telah terpenuhi atau selesai.

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Audit BPK tahun 2002 diketahui nilai perusahaan Dipasena Group yang diusulkan konsultan keuangan SN adalah sebesar Rp31,83 triliun. Namun setelah dinilai dan dinegosiasikan team Konsultan Keuangan BPPN, disepakati nilai sebesar Rp19,961 triliun.

Selain itu SN telah mengungkapkan kepada BPPN bahwa Dipasena menjamin hutang petambak kepada BDNI sebagaimana tercantum dalam MSAA. BPPN jaman Glen Yusuf selaku Ketua BPPN tetap menerima penyerahan grup Dipasena senilai Rp19,961 triliun meskipun telah diungkapkan oleh SN adanya penjaminan yang diberikan oleh Dipasena.

Selain itu, Ernst & Young (EY) ditunjuk untuk melakukan Finansial Due Diligence atas aset-aset perusahaan yang diserahkan SN kepada BPPN dan memeriksa apakah terjadi misrepresentasi.

Berdasarkan Laporan EY pada tahun 2003, tidak ada misrepresentasi.

Adapun nilai ke-12 perusahaan yang diserahkan kepada BPPN lebih besar USD 1,3 juta daripada nilai penyerahan awalnya sebesar Rp27,4 triliun. Sedangkan nilai perusahaan-perusahaan dalam group Dipasena yang pada waktu penyerahan kepada BPPN pada bulan Mei 1999 dinilai sebesar Rp19,961 triliun, ternyata berdasarkan perhitungan EY nilainya lebih tinggi, yaitu Rp20,23 triliun dengan menggunakan parameter perhitungan yang sama dengan yang dilakukan pada tahun 1999.

Ketika ditanyakan JPU apakah saksi tahu penilaian yang dilakukan EY adalah berdasarkan Agreed Upon Procedure, saksi menjawab bahwa prosedur penilaian tersebut adalah sama dengan yang dilakukan pada tahun 1999 berdasarkan Agreed Upon Procedure.

Terkait hutang petambak sebesar Rp4,8 triliun yang diserahkan SN kepada BPPN, saksi menjelaskan bahwa SN tidak pernah menyerahkan hutang petambak sebesar Rp4,8 triliun kepada BPPN.

Hutang petambak tersebut adalah aset BDNI yang di-take over oleh BPPN, dan itu di luar MSAA yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam MSAA yang diatur adalah penyerahan aset berupa perusahaan-perusahaan oleh SN kepada BPPN. MSAA juga tidak berisikan pernyataan SN yang menjamin bahwa hutang petambak adalah kredit lancar.

Pernyataan jaminan (representations and warranties) yang diberikan SN adalah terkait aset-aset perusahaan yang diserahkan.[jat]

#KPK #BLBI
BERITA TERKAIT
Irvanto Dijanjikan Rp1,5 M oleh Andi Narogong
KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Lampung Selatan
Inilah Dugaan Korupsi yang Dilaporkan Rizal Ramli
Penyidik KPK Diperiksa Di Polda Metro, Ada Apa?
Minta Maaf, Bupati Bekasi Janji Kooperatif
Kubu Lucas Siapkan Bukti Lawan KPK di Praperadilan
KPK Mulai Periksa Para Tersangka Suap Meikarta

ke atas