EKONOMI

Sabtu, 11 Agustus 2018 | 12:45 WIB

RI Pelopor Soal Pengendalian Resistensi Antibiotik

RI Pelopor Soal Pengendalian Resistensi Antibiotik
(Foto: Kementan)

INILAHCOM, Yogyakarta - Dalam pencegahan dan pengendalian ancaman bahaya, Resistensi Antibiotik (AMR) Indonesia adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang telah mempunyai peraturan (regulasi), terutama dalam pelarangan penggunaan AGP (Antibiotic Growth Promotor).

Hal tersebut terungkap saat pertemuan para penggiat komunikasi tingkat ASEAN atau lebih dikenal dengan ASEAN Communication Group on Livestock (ACGL) ke-6 yang dilaksanakan 7-10 Agustus 2018 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta.

Pada pertemuan tersebut, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa saat membuka pertemuan menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan pelarangan penggunaan Antibiotic Growth Promotors (AGP) dalam imbuhan pakan ternak karena adanya dampak negatif bagi kesehatan manusia.

Di Indonesia sendiri pelarangan terhadap penggunaan AGP telah diatur dalam Undang-Undang No. 18/2009 juncto Undang-Undang No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan tentang pelarangan penggunaan pakan yang dicampur dengan hormon tertentu dan atau antibiotik imbuhan pakan.

Melalui Permentan No. 14/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan, sejak 1 Januari 2018 Pemerintah melarang penggunaan AGP dalam pakan. Pelarangan ini juga diperkuat dengan Permentan No. 22/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, yang mensyaratkan pernyataan tidak menggunakan AGP dalam formula pakan yang diproduksi bagi produsen yang akan mendaftarkan pakan.

Fadjar Sumping menyatakan Resistensi Antimikroba (AMR) termasuk antibiotik yang diidentifikasi sebagai ancaman baru bagi kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan. "PBB baru-baru ini mengakui bahwa AMR adalah masalah global bagi kesehatan masyarakat dan hewan yang utama dan sangat penting diatasi saat ini, serta mendesak semua negara untuk memprioritaskan tindakan untuk pengendalian AMR," ungkapnya.

Menurutnya, AMR adalah masalah lintas sektor yang memerlukan pendekatan multi-sektoral untuk penanganannya. "Saat ini sudah terlihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan kapasitas teknis di kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengandalian AMR, namun untuk sektor kesehatan hewan masih sedikit tertinggal," ungkapnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Penggiat Komunikasi Kementerian Pertanian dari negara-negara ASEAN, perwakilan ASEAN Secretariat dan pakar dari FAO ini disepakati bahwa peningkatan kesadaran sangat diperlukan agar ada keterlibatan yang lebih baik dari semua pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah AMR, seperti petugas kesehatan hewan, produsen, dan pedagang, serta komponen lainnya.

Imron Suandy selaku Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut mengatakan, pada pertemuan ACGL ke 6 ini semua negara anggota ASEAN sepakat untuk merumuskan bersama langkah-langkah komunikasi yang tepat dalam menyampaikan bahaya resistensi antibiotik dan peran serta masyarakat dalam mencegahnya. "Berbagai kegiatan komunikasi dan pesan kunci terkait AMR kepada pemangku kepentingan khususnya masyarakat kita bahas bersama," ucapnya.

Imron menyebutkan, saat ini Indonesia sudah memiliki Rencana Aksi Nasional yang merupakan hasil pemikiran dan konsep bersama dari berbagai sektor. Menurutnya, konsep yang disusun sejalan dengan 5 (lima) tujuan strategi global yaitu: (1). meningkatkan pemahaman, kepedulian dan kesadaran terkait resistensi antimikroba; (2). memperkuat pengetahuan dan basis data (evidence) melalui surveillans & penelitian; (3). melakukan upaya pencegahan infeksi yang efektif melalui penerapan higiene, sanitasi, dan biosecurity; (4). mengoptimalkan penggunaan antimikroba; dan (5). mengembangkan investasi yang berkelanjutan berbasis ketersediaan sumber daya lokal dalam penemuan obat-obatan baru, alat diagnostik, vaksin dan intervensi lainnya dalam upaya pengobatan.

Menurutnya, Indonesia telah mengedukasi seluruh lapisan masyarakat (stakeholder) baik swasta maupun perguruan tinggi pemerintah dalam penggunaan antimikroba melalui berbagai kegiatan yang diikuti masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan inovasi dan pesan kunci yang kreatif terkait kampanye penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab dalam mengendalikan resistensi antimikroba.

Namun demikian ada tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pemahaman AMR, yaitu: (1). Koordinasi lintas sektor dalam mempermudah komunikasi terkait AMR, terutama dalam penentuan Focal Point; (2). Keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan terkait AMR di sektor Pertanian; (3). Pengembangan pesan kunci yang dapat menarik keterlibatan stakeholder (termasuk peran sektor swasta); (4) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi bagi peternak di berbagai level terkait penerapan regulasi dan praktik yang baik dalam beternak; (5). Motivasi sektor swasta untuk bersungguh-sungguh mendukung dan terlibat dalam berbagai aktivitas pengendalian AMR di bidang kesehatan hewan.

Kedepan kita harapkan ada peningkatan pemahaman masyarakat dalam penggunaan antimikroba yang cerdas dan bijak, tandasnya. [*]

#Kementan
BERITA TERKAIT
Mentan Amran Siap Kirim Petani Magang ke Taiwan
Duka Menteri ASEAN untuk Korban Gempa-Tsunami Poso
Panen Raya, Bupati Lamongan Tolak Impor Jagung
Kepala BKP dan Bupati Lamongan Panen Raya Jagung
(Ketahanan Pangan) HPS Ke 38 Maksimalkan Lahan Rawa di Kalsel
Di Balik Mahalnya Harga Pakan Ternak
Forum ASEAN, Mentan Ungkap Hasil Sektor Pertanian

ke atas