NASIONAL

Jumat, 31 Agustus 2018 | 15:56 WIB

Jaksa Agung Apresiasi KPK OTT Hakim di Medan

Muhammad Yusuf Agam
Jaksa Agung Apresiasi KPK OTT Hakim di Medan
Jaksa Agung HM Prasetyo (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada sejumlah hakim di Medan.

"Kami berikan apresiasi kepada KPK, ini adalah bukti sinergitas bahwa penegak hukum yang ada," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Kejaksaan saat ini, kata Prasetyo sedang menangani perampokan aset negara berupa tahan 160 hektar tanah milik PTPN II. Selanjutnya, lanjut dia, kasus tersebut akan diimpahkan ke pengadilan.

"Nah, disitu nampaknya KPK mengawal apa yang sedang kita lakukan dan sedang kita proses itu, hasilnya seperti itulah. Jadi ada hakim yang ditangkap karena OTT itu, secara kelembagaan tolong dicatat kita prihatin tentunya semuanya tidak menginginkan seperti itu, tetapi itulah faktanya. Kita harapkan ke depan proses penegakan hukum bisa lebih baik," kata dia.

Prasetyo mengaku prihatin atas tertangkapnya hakim dan panitera di Medan oleh KPK. Ia berharap aparat penegak hukum untuk solid menjalankan tugasnya menegakkan penegak hukum.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT pada Selasa (28/8) dengan mengamankan 8 orang di Medan termasuk Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo yang juga ketua majelis perkara Tamin Sukardi dan Sontan Merauke Sinaga, hakim PN Medan.

Sampai saat ini, KPK baru menetapkan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Merry Purba, panitera pengganti PN Medan Helpandi, Direktur PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi, dan Hadi Setiawan selaku orang kepercayaan Tamin, sebagai tersangka.

Merry diduga menerima suap sebesar 280 ribu dollar Singpaura dari Tamin selaku terdakwa korupsi penjualan tanah yang masih berstatus aset negara. Uang tersebut diberikan kepada Merry diduga untuk mempengaruhi putusan majelis hakim pada perkara yang menjerat Tamin.

Merry merupakan salah satu anggota majelis hakim yang menangani perkara Tasmin. Sementara ketua majelis hakim perkara Tasmin yakni Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo. Dalam putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Mery menyatakan dissenting opinion.

Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.[jat]

#JaksaAgung #Prasetyo #OTT #KPK
BERITA TERKAIT
Kasus Suap Meikarta Harus Jadi Pelajaran
Bupati Pakpak Bharat Sudah Tiga Kali Terima Uang
KPK Tetapkan Bupati Pakpak Bharat Tersangka
TKN Jokowi-Ma'ruf Tak Mau Dikaitkan Dengan Remigo
Diciduk KPK, Bupati Pakpak Barat Hartanya Rp 54 M
Diboyong ke Jakarta, Remigo Jalani Pemeriksaan KPK
Tak Hanya Remigo, KPK Amankan Enam Orang Saat OTT

ke atas