NASIONAL

Selasa, 04 September 2018 | 22:26 WIB
(Kasus Korupsi PLTU Riau-1)

KPK Dalami Hubungan Bos PT Samantaka dengan Golkar

Ivan Setyadi
KPK Dalami Hubungan Bos PT Samantaka dengan Golkar
Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya 'mencium' kedekatan Direktur Utama PT Samantaka Batubara, Sujono Hadi Sudarno dengan Partai Golkar.

Hal itu dijelaskan Juru Bicara KPK Febri Diansyah usai penyidiknya memeriksan Sujono terkait dengan proyek pembangunan PLTU Riau-1.

"Untuk Sujono, KPK mengonfirmasi saksi tentang jabatannya selaku Direktur Utama PT Samantaka, hubungannya dengan Golkar," kata Febri kepada wartawan di KPK, Selasa (4/9/2018).

Sujono sendiri hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham. Selain mendalami relasi Sujono dengan Golkar, penyidik KPK juga mengonfirmasi tentang aliran dana terkait proyek PLTU Riau-1. Pasalnya, Eni dan Idrus diduga bersama-sama menerima uang dari Kotjo agar bisa mengerjakan proyek tersebut.

"Pengetahuan tentang aliran dana terkait proyek ini," tuturnya.

PT Samantaka merupakan anak usaha Blackgold Natural Recourses Limited, perusahaan yang ingin mendapatkan proyek PLTU Riau-1 milik PT PLN. PT Samantaka direncanakan menjadi pemasok batubara ke PLTU Riau-1 itu bila telah beroperasi.

Namun, usai mencuatnya kasus dugaan suap yang melibatkan pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, serta Idrus Marham, proyek senilai US$900 juta itu dihentikan sementara.

Sebelumnya, Eni mengakui sebagian uang yang dirinya terima dari Kotjo digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar. Namun, Eni tak menyebut secara pasti jumlah uang suap yang masuk ke kegiatan partai berlambang pohon beringin itu.

Eni juga mengaku diperintahkan oleh ketua umum Golkar untuk mengawal proyek pembangkit listrik milik PT PLN. Ia mengaku hanya menjalankan tugas partai.

Dalam kasus ini, Eni diduga bersama-sama Idrus menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap.

Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018.

Namun, keterangan Eni dibantah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menteri Perindustrian itu mengatakan tak ada aliran uang dari Eni terkait proyek PLTU Riau-1 ke gelaran Munaslub Golkar pada Desember 2017 lalu.[jat]

#OTT #KPK #PLTURiau
BERITA TERKAIT
Kasus Suap Meikarta Harus Jadi Pelajaran
Bupati Pakpak Bharat Sudah Tiga Kali Terima Uang
KPK Tetapkan Bupati Pakpak Bharat Tersangka
TKN Jokowi-Ma'ruf Tak Mau Dikaitkan Dengan Remigo
Diciduk KPK, Bupati Pakpak Barat Hartanya Rp 54 M
Diboyong ke Jakarta, Remigo Jalani Pemeriksaan KPK
Tak Hanya Remigo, KPK Amankan Enam Orang Saat OTT

ke atas