EKONOMI

Jumat, 14 September 2018 | 15:03 WIB

Arcandra Sebut Potensi Produksi KKKS 225 ribu BPH

Indra Hendriana
Arcandra Sebut Potensi Produksi KKKS 225 ribu BPH
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan peraturan terkait pembelian minyak jatah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) oleh PT Pertamina (persero).

Lalu bagaimana realisasi penjualan minyak KKKS ke Pertamina setelah aturan diterbitkan? Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengaku belum dilapori terkait realisasi penjualan minyak jatah ke KKKS.

Transaksi yang real-nya saya belum ada laporan (soal pejualan minyak jatah KKKS ke Pertamina). Minggu lalu kami sudah kumpulkan 10 KKKS yang punya hasil produksi terbesar, kata Arcandra di kantornya, Jumat (15/9/2018).

Menurut Arcandra, terkait realisasi penjualan minyak jatah KKKS ada di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM. Kata dia, potensi penjualan minyak dari jatah KKKS pada semeter II sebesar 225 ribu barel per hari.

Statusnya sedang di Ditjen Migas memfollow up potensinya sekitar 225 ribu bph, kata dia.

Arcandra mengatakan, proses jual-beli minyak antara KKKS dengan Pertamina dilakukan secara bisnis to bisnis. ESDM tidak akan ikut campur mengenai penetapan harganya.

Peraturan pembelian minyak jatah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang diekspor oleh PT Pertamina (persero) dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

Permen mengatur tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Dalam peraturan yang diteken oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan itu tersebut menyebutkan, Pertamina dan badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dri dalam negeri.

Kemudian, Pertamina dan badan usaha pemegang izin usaha pengelolaan minyak bumi, wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontrktor dalam negeri, sebelum merencakan impor minyak bumi.

Kontraktor atau produsen minyak bumi juga dikenakan kewajiban, menawarkan minyak bumi bagianya ke Pertamina, hal ini diatur dalam Pasal 3.

Penawaran dilaksanakan Paling lambat tiga bulan, sebelum dimulainya rekomendasi ekspor untuk seluruh volume minyak bumi bagian kontraktor. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4.

Saat ini, kebutuhan BBM Indonesia mencapai 1,3-1,4 juta barel per hari. Untuk memenuhi kekurangan BBM, Pertamina mengimpor dalam bentuk minyak mentah dan produk. [hid]
#KKKS #Pertamina #LiftingMigas #WKMigas
BERITA TERKAIT
(Komitmen Keselamatan Kerja) Pertamina Balongan Wajibkan HSSE Demo Room
Pertamina-Eni Kembangkan Kilang Ramah Lingkungan
Pertamina EP Komitmen Tingkatkat Produksi Gas
Rini Antar BUMN Raih Bisnis Baru di Eropa
Pertamina Kekurangan FAME, Ini Reaksi Wamen ESDM
BBM Satu Harga, Resmi di 2 SPBU NTT dan 5 SPBU NTB
(Kebijakan B20 Terancam Macet) Banyak Terminal BBM Pertamina Tidak Dipasok FAME

ke atas