NASIONAL

Jumat, 14 September 2018 | 18:20 WIB
(Bacakan Pledoi)

Syafruddin Sebut Pemberian SKL Sesuai Aturan

Ivan Setyadi
Syafruddin Sebut Pemberian SKL Sesuai Aturan
Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT)

INILAHCOM, Jakarta - Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) menolak bertanggungjawab atas hak tagih utang petambak PT Dipasena Citra Darmaja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) sebesar Rp4,8 triliun.

Mantan Ketua BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu menyebut, sesuai dengan rekomendasi dari LGS, Tim BantuanHukum (TBH), Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH), dan Komite Pengawas BPPN (OC-BPPN) tidak ada usulan untuk menagih utang petambak PT Dipasena Citra Darmaja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) sejumlah Rp4,8 triliun kepada SN karena bukan merupakan kewajibannya.

"Karena utang petambak dalam MSAA-BDNI bukan kewajiban yang harus dibayaratau diselesaikan oleh SN," kata SAT membacakan nota pembelaan (pledoi)pribadinya setebal 110 halaman dengan judul 'Perjalanan Menembus Ruang dan Waktu Ketidakadilan dan Ketidakpastian Hukum: Mengadili Perjanjian Perdata MSAA-BDNI' di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/9/2018).

SAT juga menyampaikan, pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim (SN) sudah sesuai denganketentuan aturan yang berlaku sebagaimana hasil auditBPK yang telah diserahkan kepada DPR dan Pemerintah tanggal 31 Mei 2002 Nomor:02/04/Adutitama II/AI/05/2002.

BPK berpendapat bahwa PKPS BDNI telah closing tanggal 25 Mei 1999 karena semua syarat-syarat sudah dipenuhi. Kemudianditandatangani surat pernyataan antara BPPN dan pemegang saham BDNI dihadapan notaris Merryana Suryana.Isinya mengenai transaksi-transaksi yang tertera dalam perjanjian MSAA telah dilaksanakan oleh SN.

"Setelah mendengarkan masukan-masukan dari TPBH, Sekretariat KKSK, danmasukan dari instansi terkait serta dari Pengawasan BPPN yang meminta KKSKselaku pemerintah wajib mengikuti rekomendasi dan masukan dari audit investigatifBKP tahun 2002," ujarnya.

Syafruddin juga menyampaikan, pemberian SKL kepada SN yang telah memenuhikewajibannya, telah sesuai ketentuan yang berlaku bahkan dikuatkan dengan hasilaudit BPK.

"SKL itu sudah sesuai ketentuan karenaada audit BPK bahwa SN telah menyelesaikan kewajibannya," tegasnya.

Bukan hanya itu, Sekretariat KKSK dan BPPN ditugaskan untuk melakukan
FDD. Hasil dari Ernest&Young (EY) menyatakan bahwa nilai-nilai saham dariperusahaan yang diserahkan Sjamsul tidak berubah dan bahkan terjadi kelebihan.

Dalam kesempatan ini, SAT juga menepis dakwaan jaksa penuntut umum KPK diantaranya soal memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, khususnyamemperkaya SN.

Perhitungan tersebut didasarkan pada adanya potensi kerugian negara yang didapat dari pengurangan nilai utang petambak dengan hasil penjualan tagihan atas hutangpetambak pada tahun 2007 oleh Menteri Keuangan dan PT. PPA.

"Tindakan kami diduga memperkaya SN padahal kami tidak kenal, tidak pernahbertemu dan tidak pernah berhubungan dengan SN, baik pada waktu kami menjabat Ketua BPPN (26 April 2002-30 April 2004) ataupun setelah kami tidak menjabat lagi(setelah 30 April 2004)," ujarnya.

Menurutnya, hukum positif dibuat berdasarkan logika hukum dan rasa keadilan. Sehingga bagaimana bisa ia didakwa memperkaya SN yang sama sekali tidak mengenalnya dan tidak pernah berhubungan yang bersangkutan.

Ia menjelaskan Keterangan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah dipersidangan tanggal 16 Agustus 2018 bahwa memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain dua hal berbeda. Jika memperkaya diri sendiri boleh dilakukan sendirian atau bersama-sama.

Memperkaya orang lain itu mesti ada motifnya. Baik keluarga, teman akrab atau anaknya. Tapi kalau orang lain sama sekali yang diperkaya, tidak masuk akal.

"Mana ada manusia, pejabat mau memperkaya orang lain dengan merugikan Negara yang bukan keluarganya. Untuk apa? Dalam hal itu, kalau memperkaya orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali, menurut saya itu berkaitan dengan kickback. Dia berbuat itu karena ada kickback," ujarnya.

"Tapi kalau orang pakai otak, ya harus tahu itu. Mana ada orang mau
perkaya orang lain yang tidak ada hubungannya lalu merugikan negara sendiri," sambung SAT.

Menurutnya, dalam fakta persidangan tidak pernah diungkap, dibahas, diuraikan, dandisimpulkan adanya kickback berupa aliran uang atau pemberian harta bendakepadanya dan keluarganya dari siapapun terkait penerbitan SKL Pemegang SahamBDNI-SN.

"Dengan demikian, unsur 'Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi' tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum," tandasnya.[jat]

#KPK #BLBI
BERITA TERKAIT
(Kasus Suap Izin Meikarta) KPK Dalami Rekaman Percakapan Bupati Bekasi
Wabendum PKB Akui Terima Uang Rp1,2 Miliar
KPK Serahkan Tanah Novanto ke BPN
(Soal Kasus Dugaan Suap Meikarta) Ongkos Penyakit Birokrasi Hambat Dunia Usaha
KPK Kembali Sita Aset Bupati Lampung Selatan Rp6 M
KPK Bantu Tangkap Buronan Kejati Jabar
KPK Minta Imigrasi Lakukan Pemeriksaan Internal

ke atas