NASIONAL

Jumat, 14 September 2018 | 22:05 WIB

KPU Diminta Selesaikan Soal Data Pemilih Ganda

Agus Irawan
KPU Diminta Selesaikan Soal Data Pemilih Ganda
(Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Peneliti The Indonesia (TII) Fadel Basrianto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelesaikan bersama terkait persoalan data pemilih ganda.

Fadel mengungkapkan ego sektoral dari masing -masing lembaga yang dikedepankan tidak akan bisa menyelesaikam suatu permasalahan.

"Ada persoalan ego sektoral antara pihak penyelenggara pemilu (KPU) dan Kemendagri, seperti saling lempar kesalahan. Karena Kemendagri minta memakai daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4), tetapi KPU sebut DP4 tidak wajib sehingga menggunakan pencocokan dan penelitian (coklit)," kata Fadel di Kantor The Indonesia Institute (TII) , Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).

Fadel menyebutkan, belum adanya kecocokan dalam memvalidasi data membuat munculnya data pemilih ganda. Maka permasalahan tersebut agar cepat diselesaikan.

"Harus berhenti saling menyalahkan, kalau tidak, permasalahan tersebut akan terus berpolemik," jelasnya.

Menurut dia, harus duduk bersama untuk menyelsaikan masalah tersebut. " DPT mempunyai posisi yang detail, tetapi juga rawan manipulasi, kita ingatkan itu," ucapnya.

Selain itu, kata dia, untuk bisa menggunakan hak pilih masyarakat harus memiliki KTP elektronik. Tetapi persoalannya, negara sebagai pengelola kelimpungan. "Negara tidak bisa mensistematisasi data kependudukan untuk kepemiluan, maka Mendagri harus memaksimalkan bagaimana harus mengintegrasikan DPT yang ada dalam platform yang masif," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan penyisiran atas pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Komisioner KPU Viryan Aziz menyampaikam saat ini jumlah pemilih ganda di bawah satu juta pemilih.

"Data internal kami soal data ganda sudah dibawah satu juta persen," kata Viryan di Jakarta. [hpy]
#KPU #PemilihGanda
BERITA TERKAIT
KPU Patuhi Putusan MA Soal Eks Napi Boleh Nyaleg
154.846 DPT Ganda di Jawa Barat Dibersihkan
KPU Akan Bahas Putusan MA Soal Napi Eks Koruptor
KPU: DPT Ganda Masih 795 Ribu Pemilih
(Soal Putusan MA Terkait eks Koruptor Nyaleg) PPP Minta Parpol Tegakkan Pakta Integritas
Putusan MA eks Koruptor Nyaleg, Ini Kata Demokrat
Ini Respon KPU soal Putusan MK Tentang Eks Napi

ke atas