NASIONAL

Jumat, 14 September 2018 | 22:11 WIB

KPK Sayangkan Putusan MA Soal Eks Napi 'Nyaleg'

Ivan Setyadhi
KPK Sayangkan Putusan MA Soal Eks Napi 'Nyaleg'
Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) soal mantan narapidana boleh maju sebagai calon legislatif (caleg).

Dalam putusannya, MA membatalkan peraturan KPU tentang larangan nyaleg bagi mantan napi korupsi.

"KPK sangat berharap adanya perbaikan yang sangat signifikan yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menyaring caleg agar tak terjadi lagi korupsi di DPR atau di DPRD," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (14/9/2018).

Pasalnya, sejak beberapa tahun kebelakang, KPK sudah 'akrab' dengan pejabat negara atau penyelenggara negara yang korupsi.

"Untuk DPRD saja ada 146 anggota DPRD sudah diproses dan kemungkinan akan bertambah ada sepanjang ada bukti yang cukup. Dan ada lebih dari 70 anggota DPR," ungkapnya.

Berkaca dari banyaknya anggota dewan yang terbukti korupsi itulah, aturan napi dilarang nyaleg muncul.

"Harapan ke depannya, parlemen kita DPR bisa lebih bersih sehingga bisa disaring sejak awal," bebernya.

Meski begitu, KPK kata Febri, harus menerima putusan tersebut karena amanat undang-undang.

"Tentu KPK sebagai institusi penegak hukum mau tak mau harus menghormati institusi peradilan," tandasnya.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut boleh nyaleg. [ton]
#NapiKorupsiMajuPileg #KPK
BERITA TERKAIT
Berkas Rampung, Bos 9 Naga Segera Disidang
Divonis 13 Tahun, Syafruddin Langsung Naik Banding
Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Diperpanjang
Syafruddin Divonis 13 Tahun Penjara
Kadis Siapkan Rp400 Juta Buat Ongkos Zumi ke AS
EKs Kadis di Jambi Dipaksa Siapkan Uang Ketok Palu
KPK Periksa Dirut Merangin Karya Sejati

ke atas