NASIONAL

Sabtu, 15 September 2018 | 01:53 WIB

Ini Respon KPU soal Putusan MK Tentang Eks Napi

Happy Karundeng
Ini Respon KPU soal Putusan MK Tentang Eks Napi
Komisioner KPU Hasyim Asyari (Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan pihaknya KPU masih belum bisa berkomentar soal dikabulkannya gugatan terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung (MA). Dengan adanya putusan itu, maka larangan mantan koruptor nyaleg dibatalkan.

"Sehubungan dengan munculnya pemberitaan tentang terbitnya putusan MA yang mengabulkan permohonan atau gugatan judicial review (JR) terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR atau DPRD, KPU belum dapat memberi komentar," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/8/2018).

KPU belum bisa komentar karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU.

"Karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai pihak tergugat atau termohon JR tersebut," imbuh Hasyim.

Sebelumnya juru bicara MA Suhadi mengatakan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah putus. Alhasil, mantan koruptor boleh nyaleg sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Dikabulkan khusus PKPU dikabulkan permohonan pemohon. Jadi PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," kata Suhadi.

"Ya (mantan koruptor boleh nyaleg) sesuai dengan prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan MK," imbuhnya.

Dengan putusan itu, PKPU itu bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.[hpy]
#KPU #PKPU #MA
BERITA TERKAIT
KPU Ingatkan Masyarakat Gunakan Hak Pilih di 2019
(KPU) Menyoroti Pergantian Nomor Urut dan Kampanye Damai
Kata KPU Soal Usulan Sandi Terkait Debat
Demokrat : KPU Banyak Langgar Aturan
KPU Sosialisasi Pendidikan Pemilih ke Kampus
Besok Kampanye Pemilu 2019 Dimulai
KPU Ajak Semua Pihak Jadikan Pemilu Damai

ke atas