EKONOMI

Jumat, 21 September 2018 | 08:03 WIB

Banggar DPR Sesalkan Dana Sawit Masuk Kemenkeu

Wahid Ma'ruf
Banggar DPR Sesalkan Dana Sawit Masuk Kemenkeu
Anggota Banggar DPR, Nasril Bahar (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyesakan pengelolaan dana kelapa sawit yang tidak masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun malah dikelola langsung oleh lembaga di bawah Kementerian Keuangan.

Anggota Banggar DPR, Nasril Bahar menyebutkan apabila dimasukkan ke dalam PNBP, maka dana tersebut nantinya bisa banyak manfaatnya. Ia meminta bahwa sebaiknya ada badan yang mengelola dan bisa dijadikan menjadi salah satu mitra komisi di DPR agar dapat dilakukan pengawasan langsung.

Dana sawit ini bisa dikelola dan diperuntukkan langsung untuk replanting dan pengembangan refinery terhadap biodiesel. Nah, selama ini belum ada dalam kemitraan di salah satu dari 11 komisi di DPR, sehingga fungsi kontrol pendapatannya itu masih ada di Kementerian Keuangan, tuturnya dalam rapat di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Anggota Komisi VI DPR RI ini melihat, tidak adanya penanaman berkelanjutan dalam perkebunan rakyat ketika melakukan tinjauan. Untuk itu, ia ingin mengetahui sejauh mana pengawasan terhadap pungutan kelapa sawit tersebut.

Sebagai catatan terhadap replanting perkebunan sawit rakyat, itu tidak menjamah terhadap potensi untuk kelanjutan perkebunan. Tentunya kami ingin tahu sejauh mana pengawasan terhadap pemanfaatan pungutan daripada bea keluar dengan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang dimaksud, tegas politisi PAN tersebut seperti mengutip dpr.go.id.

Senada dengan Nasril, Anggota Banggar DPR , Daniel Lumban Tobing menambahkan bahwa B-20 biodiesel yang merupakan program pemerintah untuk meng-endorse minyak kelapa sawit ini. Ia menegaskan harus ada kejelasan tentang penentuan harganya.

Kita mengetahui program pemerintah yaitu B-20 adalah untuk meng-endorse perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Ini harus ada kejelasan, siapa sih yang menentukan harganya. Itu harus dijawab, tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

#DanaKelolaSawit #PNBP
BERITA TERKAIT
Wisatawan Asing Padati Mal di Batam
PLN: Layanan Token Listrik Kembali Lancar
Industri Era Jokowi Sulit Tumbuh, Ini Kendalanya
Operasional Bandara Ngurah Rai Sudah Normal
Lobster Selundupan Senilai Rp37 Miliar Ditangkap
Libur Pemilu, Penumpang Terminal Ngawi Naik
Kebakaran Ngurah Rai, 19 Penerbangan Terganggu

kembali ke atas