EKONOMI

Rabu, 03 Oktober 2018 | 13:47 WIB

Gelar Rakernas, DKN Dukung Pembangunan Kehutanan

Gelar Rakernas, DKN Dukung Pembangunan Kehutanan
(Foto: Klhk)

INILAHCOM, Jakarta - Benchmark pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada 2018- 2019 adalah mengatasi kemiskinan, membuka kesempatan kerja, meningkatkan ekspor, dan investasi. Berbagai kebijakan terus diimplementasikan dalam pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan hutan, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satunya melalui program Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi, Hudoyo, yang hadir mewakili Sekretaris Jenderal pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Dewan Kehutanan Nasional (Rakernas DKN) Tahun 2018 (2/10), menyampaikan bahwa sejak tahun 2014, Pemerintahan Jokowi-JK mempunyai komitmen untuk melakukan land reform melalui program PS seluas 12,7 juta ha dan TORA 4,1 juta ha.

Berdasarkan data hingga September 2018, telah diberikan akses Perhutanan Sosial seluas 2.007.557 ha untuk kurang lebih 458.889 KK dengan jumlah Surat Keputusan (SK) sebanyak 4.786 unit SK Ijin/Hak. Untuk Hutan Adat, hingga September 2018 telah ditetapkan seluas 25.110,34 Ha dengan jumlah 33 unit SK, dimana sebelum tahun 2015 belum pernah ada, jelas Hudoyo.

Sedangkan perkembangan Reforma Agraria, dikatakan Hudoyo tahun ini telah diterbitkan 980.000 ha sertifikat dari target 4,1 juta ha, dan sisanya diselesaikan pada 2019. Diharapkan semua tanah di Indonesia sudah teregistrasi dan bersertifikat pada 2025.

Dewan Kehutanan Nasional diharapkan dapat membantu KLHK menyiapkan regulasi, dan mengawal berbagai peraturan, serta implementasi kebijakan UNFF (United Nations Forum on Forests), PS dan TORA, tutur Hudoyo.

Keberadaan dan fungsi DKN adalah mitra pemerintah dalam mengambil kebijakan, menyelaraskan komunikasi antarpihak, dan monitor kinerja pembangunan kehutanan. Sebagai organisasi multipihak dan mitra KLHK, isu-isu kehutanan terkini yang menjadi perhatian DKN adalah degradasi sumber daya hutan dan deforestasi, kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan ketidakadilan pemanfaatan sumber daya hutan, penurunan peran strategis sektor kehutanan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Prof Didik Suharjito, program prioritas KLHK sejalan dengan program dari DKN. DKN berupaya mendorong bagaimana meningkatkan peran sektor kehutanan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun juga kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi atau tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya hutan di Inonesia, kata Didik.

Acara Rakernas DKN yang berlangsung dua hari, pada 2-3 Oktober 2018 dihadiri sekitar 70 peserta dari anggota presidium periode 2016 2021 yang berasal dari anggota utusan kamar (AUK) Pemerintah, Bisnis, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Akademisi, pengurus DKN dan peserta lainnya. [*]

#LHK #KementerianLHK
BERITA TERKAIT
KLHK Bangun Portal Satu Data
Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla
KLHK Tambah PPNS, Perkuat Penegakkan Hukum
Buka 14th APRSCP, Menteri LHK Gaungkan Eco-office
KLHK Siapkan Masterplan Rehabilitasi Lahan Kritis
Cegah Karhutla, KLHK Hadirkan Sekolah Lapangan
SK Perhutanan Sosial 5.459 KK di Jabar Diserahkan

ke atas