NASIONAL

Rabu, 03 Oktober 2018 | 22:33 WIB

30 Persen Pejabat di Sampang Belum Lapor LHKPN

30 Persen Pejabat di Sampang Belum Lapor LHKPN
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Sampang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewajibkan seluruh pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, melaporkan harta kekayaan secara online.

Pernyataan itu disampaikan Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Andika Widiarto saat sosialisasi asistensi pengisian dan pengiriman LHKPN secara elektronik di Pendopo Sampang, Rabu (3/10/2018).

"Tahun ini semua pejabat wajib melaporkan harta kekayaan secara online," terang, Andika.

Lebih lanjut Andika menjelaskan, untuk melaporkan harta kekayaan yaitu dengan cara masuk ke website KPK melalui elhkpn.kpk.go.id. Kemudian, melakukan registrasi dan seterusnya.

"Pelaporan harta kekayaan para pejabat ini sebagai indikator pencegahan tindak pidana korupsi termasuk capres dan cawapres," imbuhnya.

Masih kata Andika, untuk pejabat di Sampang sendiri sekitar 30 persen belum melaporkan harta kekayaan di tahun 2018. Padahal, batas waktu pelaporan berakhir sejak 31 Maret lalu.

"Aturan pelaporan harta kekayaan pejabat harus setiap tahun, mengacu pada undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tandasnya. [beritajatim]

#LHKPN #KPK
BERITA TERKAIT
Advokat Lucas Sebut Penyidik KPK Khilaf
KPK Akan Panggil Kembali 4 Anggota Polri
Keterangan Saksi Kasus Meikarta Tak Sesuai
KPK Tunggu 4 Anggota Polri Terkait Eddy Sindoro
KPK Khawatir Kartu Nikah Seperti Kasus e-KTP
Mantan Pejabat Kemendagri Divonis 4 Tahun
KPK Endus Izin Meikarta Dipalsukan

ke atas