EKONOMI

Kamis, 11 Oktober 2018 | 12:45 WIB

Ragukan Kepakaran, JJP Gugat Saksi Ahli Karhutla

Ragukan Kepakaran, JJP Gugat Saksi Ahli Karhutla
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Gugatan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Prof Bambang Hero merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap kepakaran saksi ahli di perkara Karhutla.

Sebelumnya, kolega Bambang yakni Basuki Wasis yang juga saksi ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terlebih dahulu digugat di pengadilan yang sama. Di mana berujung dengan putusan perdamaian.
Basuki mengaku ada kesalahan dan menarik kembali surat keterangan ahli perusakan lingkungan hidup yang dibuatnya.

Atas fenomena ini, pakar hukum kehutanan DR Sadino mengingatkan, jika menyangkut validitas data, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan.

Apalagi sebagai saksi ahli yang bersangkutan tidak sekedar memberikan keterangan normatif, namun juga mengambil sampel serta melakukan penelitian di lapangan.

Dalam kegiatan penelitian pastinya ada data koordinat, luasan kebakaran dan lokasi kebakaran. Dalam penyajian data koordinat saja misalnya ada hal yang patut diduga karena menggunakan sampel pada wilayahnya berbeda.

Seorang saksi ahli, kata Sadino seharusnya hanya menyampaikan fakta yang ada dan bukan mengolah data. Hal ini juga patut dipertanyakan, mengapa seorang saksi ahli menyajikan semua data sendiri, kata Sadino di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Sadino mengingatkan, dalam proses hukum, kesalahan bisa saja terjadi dan tidak ada pihak yang kebal hukum termasuk saksi ahli. Keberatan yang diajukan perusahaan dalam bentuk gugatan merupakan bagian dari proses peradilan dan bukan upaya kriminalisasi terhadap akademisi.Perusahaan boleh saja meragukan kesaksian saksi ahli terkait validitas data.

Akademisi asal IPB, Prof Yanto Santosa berpendapat, seorang saksi ahli baik yang memberatkan atau meringankan, tidak boleh menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok tertentu. Tugas saksi ahli adalah memberikan fakta sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya, kata Yanto.

Di sisi lain, proses gugat menggugat dalam proses peradian merupakan hal yang wajar karena kesaksikan harus diuji dan pembuktian dilakukan di pengadilan.Jadi ini bukan persoalan kriminal dan mengkriminalkan, kata Yanto yang kerap ditunjuk sebagai saksi ahli.

Kata Yanto, saat ini banyak petisi LSM yang membingungkan mengenai saksi ahli. Mereka (LSM) menempatkan saksi ahli sebagai pembela negara. Saksi ahli itu bukan pembela negara dan hanya memberikan kesaksian berdasarkan keilmuan yang dimiliki. Pembela negara itu tugas pengacara.

Informasi saja, saksi ahli KLHK Prof Bambang Hero digugat ke Pengadilan Cibinong oleh PT JJP, terkait kapasitasnya sebagai saksi ahli perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan perusahaan perkebunan sawit tersebut.

Gugatan diajukan 17 September 2018 dengan nomor perkara 223/Pdt.G/2018/PN.Cbi. dalam hal ini, PT JJP menggugat Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Bambang Hero Saharjo yang diterbitkan 18 Desember 2013. Diduga kuat surat tersebut cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum.

Dalam gugatan ini, Bambang diminta ganti rugi senilai Rp 510 miliar. Dengan rincian kerugian material senilai Rp 10 miliar dan kerugian moril sejumlah Rp 500 miliar.

Dirut PT Jatim Jaya Perkasa, Halim Gozali mengatakan, surat keterangan yang menjadi referensi untuk menjerat dirinya dan korporasinya tersebut dituding tidak valid. "Kita tanya laboratorium kualitas udaranya ada alatnya nggak di sana? Kan tidak ada? Angkanya dari mana?" sebut Halim Gozali.[tar]


#Karhutla #SaksiAhli
BERITA TERKAIT
Karhutla TN Gunung Ciremai Berhasil Dipadamkan
Manggala Agni Amankan Bandara dari Asap Karhutla
Dunia Apresiasi Penanganan Karhutla Indonesia Lagi
Manggala Agni Sumsel Giatkan Pengendalian Karhutla
Sinergi Pengendalian Karhutla, KLHK Apresiasi TNI
Tim Terpadu Kunci Penangangan Karhutla
Manggala Agni Cegah Karhutla Meluas di Kalteng

ke atas