EKONOMI

Kamis, 11 Oktober 2018 | 15:41 WIB

Ketua Komisi VII Pertanyakan Divestasi Freeport

Indra Hendriana
Ketua Komisi VII Pertanyakan Divestasi Freeport
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi VII DPR mempertanyakan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah lewat PT Inalum. Sebab, divestasi dilakukan meski Freeport belum membayar kerugian negara atas kerusakan lingkungan.

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan mengatakan, pemerintah harus menunda transaksi pembayaran 51% saham senilai US$3,85 miliar. Sebab, bila transaksi itu dilakukan sebelum perusahaan asal Amerika Serikat itu selesai membayar atas kerugian lingkungan, maka Inalum ikut menanggung kewajiban itu.

"Pemerintah mau akusisi saham 51 persen dalam rangka divestasi, kan kalau beli perusahaan kita beli seluruh kita akan menikmati aset dan menanggung kewajiban," kata Gus Irawan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Berdasarkan temuan BPK atas PT Freeport Indonesia ialah kerusakan lingkungan terkait pembuangan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing. Nah, pencemaran lingkungan itu telah membuat negara rugi Rp185 triliun.

Menurut dia, nilai pembayaran kewajiban tersebut tidak sebanding denan harga 41,64 persen saham PT Freeport Indonesia sebesar US$3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun, sebab itu pembayaran saham seharusnya dilakukan sesudah permasalahan lingkungan tersebut diselesaikan.

"Ini kan kewajibannih kalau USD 3,85 miliar setara Rp 56 triliun kita beli 51 persen kalau saya hitung value tambah kewajiban kita beli kewajiban. Kan nanti Freeport seharusnya tanggung jawab itu costnya Kalau tidak punya uang kan minta pemegang saham," ujar dia.

Ke depan pihaknya akan memanggil pihak terkait seperiti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM dan PT Inalum. Hal ini untuk mempertanyakan nasib pembayaran tersebut.

"Nanti rapat dengan mitra terkait baru kita ambil kesimpulan," ujar dia.

Sebelumnya Irjen Kementerian LHK Ilyas Assad usai menyaksikan penandatanganan sale and purchase agreement (SPA) antara PT Inalum dengan Freeport McMoran di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/9/2018) mengamini masih ada masalah lingkungan akibat penambangan PT Freeport.

Masalah itu adalah Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing. Masalah tersebut diklaim akan diselesaikan seiring waktu berjalan.

"Masalah lingkungan di sana, di Kepmen KLHK hampir seluruhnya selesai kecuali tailing, kami beresin nanti sekalian roadmap," kata Ilyas.

Sementara Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan terkait masalah lingkungan yang menjadi sorotan sudah menjadi perhitungan dalam melakukan transaksi divestasi 51% saham PT Freeport sebesar US$ 3,85 miliar atau setara Rp 56 triliun.

"Jika mengenai lingkungan, kami di dalam memperhitungkan transaksi, semua faktor sudah diperhitungkan," kata Budi. [jin]

#FreeportIndonesia #Divestasi
BERITA TERKAIT
ESDM Perpanjang IUPK Sementara Freeport
Freeport Minta Perpanjangan IUPK Sementara
Kemenkop & UKM Gandeng TopKarir Atasi Pengangguran
DPR Ungkap PNBP Kelautan Bebani Nelayan
(Pulihkan TBBM Donggala) Pertamina Bagikan Penghargaan Mitra Kontraktor
Program 35GW, Perbankan Suntik PLN Rp4,5 Triliun
Pertamina dan Pemkab Bengkulu Utara Awasi LPG 3Kg

ke atas