EKONOMI

Rabu, 07 November 2018 | 01:09 WIB

JK Akui Urusan Politik Dibalik Putusan Cukai Rokok

JK Akui Urusan Politik Dibalik Putusan Cukai Rokok
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla bilang, pembatalan kenaikan cukai rokok pada 2019, bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, khususnya menjelang pemilu.

"Dapat dikatakan bahwa menjelang pemilu, kita harus menjaga stabilitas. Biasanya enam bulan sebelum pemilu tidak ada itu pergerakan, BBM tidak naik, listrik tidak naik, pajak tidak naik, demi stabilitas supaya jangan ribut masyarakat," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Politisi senior yang akrab disapa JK ini, mengatakan, keeputusan pemerintah terkait cukai rokok, sangat wajar dan sering pula diberlakukan di negara-negara lain, menjelang pemilihan umum (pemilu). "Hampir boleh dibilang Pemerintah tidak pernah menaikkan, pemerintah siapa saja ya, hampir tidak menaikkan sesuatu enam bulan sebelum pemilu," ujarnya.

Pemerintah menunda aturan penyederhanaan tarif cukai tembakau seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mendukung penyederhanaan layer cukai rokok karena kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi konsumsi di masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah tetap konsisten menjalankan peta jalan simplifikasi tarif cukai tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan 146/2017. Berdasarkan peta jalan tersebut, jumlah layer cukai rokok akan dipangkas secara bertahap dari 12 layer pada 2017 menjadi sepuluh layer pada 2018. Selanjutnya, jumlah layer akan dipangkas lagi menjadi delapan layer di tahun 2019, enam layer di 2020 dan lima layer di 2021. [tar]

#WapresJK #CukaiRokok
BERITA TERKAIT
Usai Dipanggil Wapres Kalla, Darmin CS Bungkam
Cukai Rokok Batal Naik, Industri: Alhamdulillah
Rumah DP 0 Persen, Kata Pengembang Hanya Gimmick
DPR Nilai Tembakau NTB Layak Ekspor, Tapi..
Wapres Kalla Sebut Indonesia Tetap Akan Impor
Ini Dampak Negatif Simplikasi Cukai Rokok Bagi IHT
Siasat PEP Garap Potensi Wisata Air di Ogan Ilir

ke atas