EKONOMI

Rabu, 07 November 2018 | 19:36 WIB

Inovasi Sistem Informasi Legalitas Kayu Raih Top40

Inovasi Sistem Informasi Legalitas Kayu Raih Top40
(Foto: Riset)

INILAHCOM, Jakarta - Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dari KLHK mendapatkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menteri LHK, Siti Nurbaya menerima anugerah penghargaan yang diserahkan Wapres Jusuf Kalla pada pembukaan The International Public Service Forum (IPS Forum) 2018.

Dalam sambutannya, Rabu (7/11/2018), Wapres Jusuf Kalla berpesan kepada para penerima penghargaan agar terus mengembangkan dan memperbaiki inovasinya agar dapat menjadi bagian dari kemajuan bangsa Indonesia. Hadirnya inovasi-inovasi ini akan mengurangi jalur-jalur birokrasi, sehingga menciptakan pemerintah yang baik, cepat dan bersih dari korupsi.

"Itulah mengapa diperlukan inovasi-inovasi yang baik dan dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik," jelas Wapres Jusuf Kalla.

Menteri Siti sangat bersyukur atas capaian prestasi ini. Tidak lupa dirinya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran staff atas kerja keras dalam mengembangkan dan mengelola SILK. SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim Kementerian PANRB ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam kompetisi Observatory of Public Sector Innovation tingkat dunia.

Meski mendapat banyak tantangan, namun lanjut Menteri Siti, pihaknya tetap yakin inovasi SILK dapat memberi kontribusi terbaik bagi Indonesia. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas produk kayu sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia. Kita satu-satunya negara yang sudah pakai sistem legalitas kayu dalam perdagangan kayu di Eropa, sehingga tidak perlu lagi due diligence, ungkap Menteri Siti.

SILK dikembangkan untuk menjadi solusi dalam menjawab tantangan global perdagangan kayu legal di Indonesia. Sistem Informasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK ini, merupakan salah satu instrument dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

SILK merupakan platform on-line yang dapat diakses oleh masyarakat pada alamat web silk.menlhk.go.id. Dengan demikian, SILK dapat mempermudah para eksportir dalam penerbitan dokumen legalitas kayu (Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT), sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan ekspor produk kayu dari Indonesia.

Sejak 1 Januari 2013 hingga 5 November 2018, telah diterbitkan lebih dari 927 ribu Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT atau rata-rata 438 dokumen perhari sebagai kelengkapan persyaratan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar lebih dari US$53 miliar. Ekspor produk kayu legal dari Indonesia ke pasar dunia juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Nilai ekspor produk kayu legal pada tahun 2013 sebesar USD 6,1 milyar meningkat menjadi sebesar USD 10,6 milyar pada Oktober 2018 atau peningkatan sebesar lebih dari 73% dalam kurun waktu 6 tahun.

Inovasi di Jajaran Top 40, merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding atau terpuji dari hasil seleksi dari Top 99. Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang terdiri dari para akademisi, praktisi, dan pakar pelayanan publik yang kompeten, dan memiliki reputasi baik.

Sebelumnya, inovasi SILK ini juga telah menerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang diserahkan oleh Menteri PANRB Syafruddin. Penghargaan ini diterima oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, di Surabaya pada 19 September 2018. [*]

#LHK #KementerianLHK
BERITA TERKAIT
KLHK Perkuat Sarana Prasarana Kendalikan Karhutla
(Infografis) Inilah Pencapaian Program Perhutanan Sosial KLHK
KLHK Bangun Portal Satu Data
Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla
KLHK Tambah PPNS, Perkuat Penegakkan Hukum
Buka 14th APRSCP, Menteri LHK Gaungkan Eco-office
KLHK Siapkan Masterplan Rehabilitasi Lahan Kritis

ke atas