NASIONAL

Jumat, 09 November 2018 | 13:59 WIB

Putusan KPU Malut Dinilai Janggal

Putusan KPU Malut Dinilai Janggal
Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Syahrani Somadayo (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Hasil rapat pleno KPU Maluku Utara yang dilakukan Kamis (8/11) malam, menolak rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi Gubernur Maluku Utara yang merupakan calon petahana Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali.

Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Syahrani Somadayo, mengatakan ini pihaknya telah melakukan klarifikasi ke Kementrian Dalam Negeri dan melakukan konsultasi dengan ahli hukum administrasi negara ahli kepemiluan serta melaporkan hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu kepada KPU RI.

Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan itu, Abdul Gani Kasuba tidak terbukti melakukan pelanggaran atas pasal 71 ayat 2 UU Pilkada no 10 Tahun 2016 tentang larangan petahana melakukan penggantian jabatan dalam kurun waktu enam bulan terhitung sejak penetapan paslon hingga masa akhir jabatannya.

Menanggapi putusan pleno KPU itu , Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Rivai Umar mengatakan ada yang janggal dalam keputusan itu. KPU Prov. Maluku Utara tidak bisa menunjukkan atau menghadirkan surat ijin dari Kementrian Dalam Negeri dalam rangka pergantian jabatan itu.

Dalam keputusan pleno KPU Prov Maluku Utara hanya tertulis melakukan langkah-langkah berupa konsultasi, meminta, mengajukan permohonan kepada Mendagri dan meminta pendapat ahli, lalu hanya berdasarkan itu mereka (KPU Maluku Utara ) berkesimpulan AGK tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi .

Sebelumnya Bawaslu Prov Maluku Utara telah melakukan berbagai pemeriksaan atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan AGK yang mengklim telah mendapatkan ijin dari Kementrian Dalam Negeri dan Bawaslu tidak menemukan adanya bukti ijin dari kementrian dalam negeri dalam rangka pergantian jabatan di Maluku Utara.

"Jadi ini sebetulnya sebuah penzaliman baru terhadap pasangan No Urut 1 AHM RIVAI yang dilakukan KPU," ucap Rifai, Jumat (/11/2018).

Ia menegaskan siap menempuh langkah hukum berikutnya ke PTUN dan DKPP juga akan dilakukan. Dia meyakini pergantian jabatan yang dilakukan itu untuk mendukung kemenangan gubernur petahana.

"AGK - YA itu diduga menurunkan semua SKPD untuk melanglang buana di seluruh penjuru maluku utara dengan membagi bagikan uang dengan alasan ada program bantuan untuk menarik hati masyarakat memilih mereka itu dan itu yang tidak dilihat oleh KPU Provinsi Maluku Utara," tegas Rivai.

Sementara itu Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta memberikan apresiasi kepada Rivai dan pasangannya yang menggunakan koridor hukum dalam menyelesaikan persoalan itu. Dengan mengajukan ke PTUN dan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu.

"Saya berharap majelis yang memeriksa nantinya dapat melihat fakta, data dan dokumen yang ada tentang proses yang ada secara jernih agar memberikan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat yang baik," pungkasnya. [rok]

#KPU
BERITA TERKAIT
KPK Dukung KPU Umumkan 40 Napi Korupsi Nyaleg
KPU Diminta Diskualifikasi Cagub Petahana Malut
KTP Ganda Hasil OTT, Ini Kata KPU Jember
KPU Minta Daerah Sempurnakan Hasil DPTHP-1 Pemilu
Wanita ini Digebuki Pelayan Toko Emas
Waspada Fenomena Ular Dibalik Body Motor Matic
Penyakit Tidak Menular Penyebab Kematian Tertinggi

ke atas