EKONOMI

Kamis, 22 November 2018 | 09:40 WIB

Inilah Hal Baru dalam Revisi UU PNBP

Wahid Ma'ruf
Inilah Hal Baru dalam Revisi UU PNBP
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memapaparkan beberapa penyempurnaan antara lain pengelompokan objek pajak dalam enam klaster, pengaturan tarif PNBP, tata kelola, pengawasan, dan hak wajib bayar.

Pada acara Sosialisasi UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP itu Wamenkeu menjelaskan bahwa perubahan terhadap UU PNBP ini sudah lama dipersiapkan dengan cakupan yang cukup luas.

"Kalau PNBP meningkat maka kita akan punya ruang fiskal yang cukup kuat," terang Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo di Gedung Kemenkeu, Rabu (21/11/2018).

Selain itu, tujuan pengaturan PNBP agar dapat menghimpun dan optimalisasi sumber penerimaan negara mengingat kontribusinya sebesar 25,4% ke penerimaan negara, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta menyederhanakan atau mengurangi jenis dan tarif PNBP, khususnya terkait layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab untuk tetap menyediakan layanan dasar.

"Pada kondisi tertentu seperti penyelenggaraan kegaitan sosial, untuk masyarakat tidak mampu, UMKM atau penanggulangan bencana membutuhkan tarif yang fleksibel yang menggambarkan keadilan. Tarif PNBP bisa sampai dengan 0 rupiah," tambahnya seperti mengutip dari laman resmi Kemenkeu.

Terakhir, Wamenkeu berharap dengan adanya UU PNBP yang baru maka semua akan menjadi lebih mudah, transparan, dan lebih cepat. UU PNBP dapat dijalankan dengan optimal dan dengan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang lebih diperkuat, PNBP juga bisa makin mengalami peningkatan.

#UUPNBP #APBN2018 #Defisit
BERITA TERKAIT
Indonesia Masih Surganya Impor, Jokowi Gagal Lagi
Lifting Jeblok Picu Defisit Terburuk Era Jokowi
April, Belanja Pemerntah Capai 25,7% APBN 2019
Sri Mulyani Curhat, Anggaran April Berdarah-darah
Neraca Dagang Tekor, Dirjen Migas Salahkan Lebaran
Defisit Transaksi Berjalan Kuartal I Tetap Besar
Pemprov Jabar Minta Subang Bikin Perda Sawah Abadi

kembali ke atas