EKONOMI

Senin, 03 Desember 2018 | 17:00 WIB

Disebut Hidup dari Utang, Menko Luhut tak Terima

Disebut Hidup dari Utang, Menko Luhut tak Terima
Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan membantah bahwa bangsa Indonesia hidup dari utang. Saat ini, Indonesia justru menjadi salah satu negara yang paling minim utangnya.

"Jadi kita termasuk ke negara yang paling rendah untuk utang. Jadi kalau banyak yang bicara kita hidup dari utang itu tidak benar," kata Luhut dalam seminar Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia Sesi 3 guna menghadapi perubahan era revolusi industri 4.0, bertema "Inovasi untuk Indonesia yang lebih baik" oleh Lembaga Ketahanan Nasional, di Jakarta, Senin (3/12/2018).

Ia menjelaskan, utang Indonesia digunakan untuk pembiayaan sektor-sektor produktif seperti pembangunan. Sementara itu, Indonesia memanfaatkan sumber pendanaan lain untuk membiaya program-prgram untuk masyarakat, baik dari pajak maupun penerimaan negara lainnya.

Utang yang ditanggung pemerintah pun, kata Luhut, saat ini dikelola dengan baik sehingga tidak membebani keuangan negara. Buktinya, Indonesia masih mampu menekan inflasi di bawah empat-3,5 persen, dimana merupakan pencapaian yang baik.

"Kita bisa menjadi contoh di emerging market karena kita mampu mengelola state budget kita sangat kredibel. Jadi kalau sekarang kita punya inflasi dibawah 4 persen, 3,5 persen, itu adalah satu capaian yang bagus karena selama 12 tahun terakhir ini kita tidak bisa pada posisi seperti itu," ucapnya.

Luhut menjelaskan, rasio utang Indonesia masih tergolong rendah karena hanya sekitar 29 persen dari GDP nasional. Angka itu jauh dari angka yang ditentukan, yaitu 60%.

Ia bilang, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berjalan cukup baik jika dibandingkan negara lain di dunia. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup diapresiasi Bank Dunia dan IMF.

Kemudian alasan selanjutnya, Indonesia memiliki GDP yang cukup besar, di sekitar angka Rp1,1 triliun. Selain itu, ada pula kebijakan pengampunan pajak yang berdampak pada meningkatnya rasio penerimaan pajak nasional.

Ia menjelaskan, tax rasio RI untuk pertama kalinya ada di angka 12,1% di tahun ini. Intinya, penerimaan negara dari pajak meningkat karena orang yang membayar pajaknya bertambah.

"Kenapa bertambah, karena itu akibat dari tax amnesty. Kita berharap, dalam 2-3 tahun ke depan tax rasio kita akan bisa 15 persen. Artinya kalau 15 persen dari 16.000 triliun GDP kita itu kira kira kita akan bisa menerima mungkin lah Rp 2.400 triliun," ucap dia. [tar]

#MenkoLuhut #Utang #PresidenJokowi
BERITA TERKAIT
Penasehat Jokowi Sindir Utang BUMN Larinya Ngacir
Ekonomi tak Kontet, Wantimpres Minta Swasta Dipush
Gaduh Utang BUMN Rp5.000 T, Menteri Rini Melawan
Sudirman Said: Mustinya BUMN Dikelola Profesional
Utang BUMN Rp5.000 T, Sandi: Mengkhawatirkan
Konflik Agraria, Jokowi Diharap Lebih Pro Rakyat
CAD Zaman Jokowi Bolong Besar, Tim Ekonomi Ngeyel

ke atas