EKONOMI

Kamis, 06 Desember 2018 | 15:55 WIB

Biodiesel Tancap Gas, Kuncinya di BPDP-KS

Biodiesel Tancap Gas, Kuncinya di BPDP-KS
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Agar pengembangan biodiesel di tanah air, lari cepat, ada usulan menarik. Beri insentif kepada BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Insentifnya berupa apa, dan dari mana?

Dengan adanya insentif tersebut, Pertamina diharapkan bisa segera membangun kilang pengolahan minyak mentah sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Sedangkan PLN didorong untuk investasi kepada mesin-mesin yang kompatibel dengan biodiesel.

Lalu dari mana dana untuk insentif tersebut? Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Agus Kismanto menyebut bisa berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-KS). Lembaga ini perlu memperluas peran pendanaannya dengan memberikan insentif bagi kedua BUMN tersebut. Karena tujuannya jelas untuk mendorong pengembangan biodiesel yang berbahan baku utama CPO.

Kata Agus, perluasan peran pendanaan itu diprediksi mampu menahan kejatuhan harga minyak CPO yang kini berada di bawah US$500 per ton yang dipicu turunnya permintaan ekspor. Kondisi ini kalau dibiarkan akan berdampak kepada kelebihan CPO di Indonesia sebesar 4 juta ton pada tahun ini.

Agus memperkirakan, pembangunan kilang CPO dapat mempercepat proses pencampuran minyak mentah (crude oil) dengan CPO menjadi bahan bakar. Pembangunan Kilang itu diharapkan mampu menyerap CPO hingga 20 juta ton per tahun atau 340 ribu barel per hari (bph), kata Agus dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Insentif bagi PLN, lanjutnya, perlu dilakukan agar terjadi peningkatan penggunaan CPO terhadap pembangkit listrik. Dengan insentif ini, PLN dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar miyak sawit.

Agar PLN tidak terbebani, lanjutnya, BPDP-KS dapat membantu pembiayaan untuk pilot plant dan perencanaan. Peran BPDP-KS juga diperlukan ketika terjadi selisih harga antara BBM dan BBN, kata Agus.

Agus menyarankan, pemerintah juga perlu melakukan penjajakan program barter biodiesel biothanol dengan Brasil yang memiliki potensi sebesar 3,3 juta kiloliter. Selain itu, Substitusi MFO (marine fuel oil) dengan CPO oleh PLN yang potensinya bisa mencapai 0,9 juta kiloliter juga perlu dilakukan.

Peluang lain,mengganti PLTD berbahan bakar HSD dengan CPO atau minyak goreng. Potensinya bisa mencapai 2,9 juta kiloliter," kata Agus.

Agus menyarankan, pemerintah untuk mempercepat program B 20 menjadi B30. Paling tidak, program B30 bisa terealisasi pertengahan tahun depan untuk mempercepat serapan dan mendorong kenaikan harga CPO.

Anggota Komisi XI DPR Jhony G Plate mengatakan, instansi pemerintah perlu melepaskan ego sektoral untuk mendorong penguatan harga CPO.Indonesia merupakan negara yang besar, tetapi persoalan semua instansi bekerja sendiri sendiri dan sangat sektoral sehingga mengakibatkan kita menjadi kecil dan berdampak pada leverage kita yang kecil," papar politisi Nasdem ini.

Jhony menjelaskan, program hilirisasi domestik guna meningkatkan konsumsi minyak sawit di dalam negeri tidak bisa ditunda karena produksi sawit nasional yang melimpah.
Ke depan, seharusnya program B 20 hanya menjadi salah satu bagian dari begitu banyak pengembangan hilirisasi. Apalagi potensi CPO bakal melimpah sejalan dengan program replanting dan peningkatan produksi. Kata dia.

Indonesia perlu mempunyai peta jalan industri sawit nasional dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi sawit, pusat referensi harga sawit, dan pusat hilirisasi sawit dunia. [tar]

#Biodiesel #MinyakSawit #CPO #B20 #Pertamina #PLN
BERITA TERKAIT
PEPC Berdayakan Ekonomi Desa Ngasem Lewat BUMDes
(Jelang Natal) Pertamina Jamin Tak Ada Kelangkaan LPG Minsel
35 Tahun Kamojang, PGE dan ITB Bikin Seminar
Menteri ESDM Pastikan Pasokan Listrik Nataru Aman
Pertamina MOR I Gelar Bakti Sosial di Medan
Swasta Wajib Bikin Kebun Rakyat, Sulitnya di Sini
BPDP-KS Siap Bantu Biaya Peremajaan Sawit Rakyat

ke atas