EKONOMI

Kamis, 06 Desember 2018 | 16:30 WIB

CBA Kritisi Anggaran Program Cetak Sawah

CBA Kritisi Anggaran Program Cetak Sawah
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kegagalan program cetak sawah perlu ditindaklanjuti. Apalagi, anggaran untuk program ini cukup besar.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mempertanyakan aspek akuntabilitas publik dari kegagalan program cetak sawah. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus berinisiatif untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Selain itu, kata Uchok, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan program cetak sawah, sebagai landasan penegak hukum dalam menentukan dugaan pelanggaran dan penyimpangan keuangan negara.

"Program cetak sawah ini adalah sebuah kegagalan. Bahkan diduga ada penyimpangan, sehingga tidak maksimal. Di sini BPK perlu lakukan audit sebagai pintu masuk bagi KPK atau Kejagung untuk bergerak," kata Uchok di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Sinergitas antarlembaga penegak hukum dengan BPK, menurut Uchok, menjadi kunci dalam menelusuri dan membongkar dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran. "Aparat hukum harus kreatif menelusuri cetak sawah ini. Kerjanya menggandeng BPK l," tukasnya.

Senada, Anggota Komisi IV DPR Oo Sutisna mengatakan, alih fungsi lahan pertanian yang sangat masif di Pulau Jawa, seharusnya menjadi dasar alasan kuat bagi Kementan melakukan evaluasi program cetak sawah dan melaporkannya ke publik.

Kita harus segera lihat pencetakan sawah itu sudah berjalan lancar atau belum? Selama ini kan terlihat cetak sawah tergesa-gesa. Harusnya bukan hanya dilihat luasan cetak sawahnya, dipikirkan juga airnya dari mana, tingkat kesuburan tanahnya, dan kemampuan masyarakat di situ yang mau menjadi petani, tuturnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, bupati, wali kota atau gubernur yang menjadi sasaran program cetak sawah, bisa melaporkan perkembangan program tersebut. Apakah berjalan atau tidak, kendalanya apa, ini harus dilaporkan dong. Jangan malu kalau tidak jalan, masalahnya dimana? Jangan sampai keduluan, atau ketahuan kita di DPR, tuturnya.

Ia mengatakan, DPR mendukung program cetak sawah, asal dilakukan tepat sasaran dan efektif. Serta penggunaan anggaran haruslah transpran dan akuntabel. Karenanya, ia mendukung untuk dilakukannya audit.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengungkapkan, tiap tahun area persawahan terus berkurang. Untuk mencegah pengurangan lahan, sulit dilawan dengan program cetak sawah semata. Tahun depan, lahan sawah di Indonesia diprediksi berkurang hingga 1,4 juta hektar.

"Ini saja yang dari hasil terbaru 2018 itu kan 7,1 juta hektare ya dari citra satelit. Tapi ke depannya diprediksi bisa berkurang lagi sampai 20%," ungkap Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian Kementerian ATR/BPN, Vevin S Ardiwijaya.

Pengurangan yang cukup signifikan berdasarkan hasil verifikasi ke lapangan, kata Vevin, banyak lahan sawah yang sudah memiliki izin alih fungsi. Ada yang berubah menjadi mal, ataupun bangunan lain.

Diakuinya, saat ini Kementerian kementan mengklaim program cetak sawah, mampu menghasilkan 60 ribu hektar sawah baru tiap tahun. Dengan program yang dimulai 2013, menghasilkan 300 ribu hektar sawah baru.

Ternyata, realisasinya tidak demikian. Untuk bisa efektif berproduksi, cetak sawah memerlukan waktu yang 510 tahun. "Tapi itu harus diingat, klaimnya berdasarkan dana yang dikeluarkan Kementan yang dikasih ke petani dan lain-lain. Kasus di lapangan banyak yang tidak sesuai, " jelas Vevin.[tar]

#CetakSawah #CBA #BPN
BERITA TERKAIT
(Program Cetak Sawah Gagal) BPN Sebut Mal dan Bangunan Gerus Persawahan
2018, Sofyan Ngarep Sertifikasi Lahan Bisa 7 Juta
Ambisi Emil Wujudkan Jabar Jadi Digital Province
Gurihnya Bisnis Rekrutmen Pekerja di Tanah Air
PEPC Berdayakan Ekonomi Desa Ngasem Lewat BUMDes
Serapan APBD 2018, Gubernur Anies Siap Tancap Gas
Satgas Saber Pungli Usut Dugaan Pungli di BUMN Ini

ke atas