NASIONAL

Jumat, 07 Desember 2018 | 19:44 WIB

KPK Tetapkan Dirut Perum Jasa Tirta II Tersangka

Ivan Setyadi
KPK Tetapkan Dirut Perum Jasa Tirta II Tersangka
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputra dan satu orang pihak swasta sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017.

"Dan seorang swasta AY (Andririni Yaktiningsasi) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Modusnya, permainan anggaran pada 2016 atau setelah diangkat sebagai Dirut Perum Jasa Tirta II, Djoko memerintahkan relokasi anggaran. Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Strategi Korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadi Rp9,55 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp3.820.000.000.

Selain itu Djoko juga mengubah anggaran perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan menjadi senilai Rp5.730.000.000.

"Perubahan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Setelah revisi anggaran, Djoko memerintahkan Andririni sebagai pelaksana menggarap kedua kegiatan itu. Andririni menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center (BMEC) dan PT 2001 Pangripta.

"Realisasi penerimaan pembayaran untuk pelaksanaan provek sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan tersebut adalah Rp5.564.413.800," jelasnya.

Akibat rekayasa yang dilakukan Djoko dan Andririni tersebut, keuangan negara diduga dirugikan hingga Rp3,6 miliar. Kerugian negara ini diduga merupakan keuntungan yang diterima Andririni dari kedua pekerjaan tersebut atau setidaknya lebih dari 66 persen dari pembayaran yang telah diterima.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.[jat]

#KPK #JasaTirta
BERITA TERKAIT
Penyuap Bupati Pakpak Bharat jadi Tersangka
Suap Wali Kota Pasuruan, KPK Periksa Pejabat PUPR
KPK Periksa 2 Hakim PN Jaksel Sebagai Tersangka
Usai Serahkan Diri, Ipar Bupati Cianjur Ditahan
MA Potong Hukuman Nur Alam, KPK Syok
Kakak Ipar Bupati Cianjur Menyerahkan Diri ke KPK
Petinggi Lippo Billy Sindoro Segera Disidang

ke atas