EKONOMI

Sabtu, 22 Desember 2018 | 16:55 WIB

Sorak Sorai Perpanjangan Operasional Freeport

Latihono Sujantyo
Sorak Sorai Perpanjangan Operasional Freeport
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta--PT Freeport Indonesia akhirnya bisa bernapas lega karena, kini, mereka berhak beroperasi di Papua hingga tahun 2041 menambang emas, seperti yang disampaikan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson usai PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) membayar lunas sebesar US$3,85 miliar, atau sekitar Rp55,7 triliun kepada Freeport McMoRan Inc.

"Sekarang kami mendapat kejelasan bahwa kami akan berhak beroperasi hingga 2041 dan kami perlu mendapatkan stabilitas dalam hal keuangan dan hukum yang menentukan operasional kami. Melalui IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)ini, kami akan mencapai seluruh tujuan tersebut. Dan ini jelas hasil dari kesepakatan itu," tutur Adkerson dalam keterangan hari Jumat (21/12/2018) di Jakarta.

Masalah perpanjangan kontrak Freeport di Papua memang menjadi isu yang paling hangat. Para eksekutif Freeport berulang-ulang meminta kepastian Pemerintah Indonesia soal ini, karena hal ini terkait dengan investasi sebesar US$18 miliar hingga 2041 nanti.

Boleh jadi, bukan hanya Freeport yang senang dengan perpanjangan operasional tersebut, tapi juga banyak pihak di dalam negeri. Selama ini, Freeport kerap menjadi rebutan dan lahan mencari duit orang-orang kuat di Indonesia.

Freeport tentu saja sadar bahwa banyak pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan mereka di Indonesia. Apalagi hukum di Indonesia begitu lemah sehingga gampang dipermainkan.

"Lemahnya hukum di Indonesia dan gampangnya pejabat disogok, membuat perusahaan asing, seperti Freeport, seenaknya sendiri di Indonesia," kata Rizal Ramli, saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman.

Situasi ini sangat disadari oleh pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sebab, jika kontrak Freeport diperpanjang, banyak pebisnis lokal yang mendapat keuntungan besar.

\Perusahaan-perusahaan lokal ini memang tidak terjun langsung dalam kegiatan produksi, tapi menyediakan jasa, seperti pelabuhan untuk bongkar muat bahan tambang, jasa pemasok BBM, sampai jasa pemasok katering untuk ribuan karyawan Freeport Indonesia.

Ferdy Hasiman, peneliti Indonesia Today, Jakarta pada artikel di Harian Kompas edisi Jumat, 20 November 2015 menulis, PT Ancora International Tbk (OKAS) menyediakan pasokan ammonium nitrate (bahan peledak) sebesar 40.000 ton tahun 2011 dan meraup pendapatan Rp281 miliar dari Freeport. PT Kuala Pelabuhan Indonesia (anak usaha PT Indika Energy Tbk) menyediakan jasa pelabuhan dan untung Rp233 miliar tahun 2011. Darma Henwa (Bakrie Group) mengantongi kontrak senilai US$11 juta untuk membangun dua terowongan sepanjang 4,8 km dan akses jalan 4.000 meter. Sementara Pangan Sari Utama menyediakan katering seluruh karyawan Freeport.

Menurut Ferdy, semua perusahaan di atas adalah milik orang-orang kuat di Indonesia. Freeport adalah bisnis orang kuat; politisi, penguasa partai politik dan pengusaha yang memiliki akses dekat dengan penguasa, atau yang memiliki nilai tawar besar dengan pemerintah, tulis Ferdy dalam artikel tersebut.

Kabarnya, sudah lama dipetakan peluang bisnis apa saja akan dikerjakan oleh perusahaan milik orang-orang kuat ini jika kontrak Freeport diperpanjang. Misalnya, siapa yang akan memasok semen untuk pembangunan, penerangan tambang bawah, pasokan bahan peledak, pembangkit listrik tenaga air, dan sebagainya. [lat]

#freeport #perpanjangan
BERITA TERKAIT
Kemarau Lebih Lama Kementan Terus Siapkan Mitigasi
Bank Mandiri Guyur Pinjaman US$129 Juta ke Antam
UU KPK Direvisi, Awas Investor Siap-siap Minggat
Cukai Rokok 2020 Naik, Jangan Harap Setoran Nambah
Kerja Keras PHE Tangani Minyak Bocor di Sumur YYA
Program KBR dari KLHK Bikin Ekonomi Petani Naik
Bea Cukai Ajak Akuntan Soal Bisnis Lintas Negara

kembali ke atas