EKONOMI

Senin, 07 Januari 2019 | 09:07 WIB
(Gandeng Korpri)

BTN Siap Layani KPR untuk 945 Ribu PNS

BTN Siap Layani KPR untuk 945 Ribu PNS
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Gandeng Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), PT Bank Tabungan Negara (Persero/BTN) mengejar target pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di awal tahun ini.

Kemitraan strategis dengan Korpri direalisasikan dengan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Penyediaan Jasa dan Layanan Perbankan.

Dengan MoU ini, BTN berkomitmen untuk menyediakan layanan jasa perbankan seperti pengelolaan keuangan institusi, baik bentuk giro, deposito, dan pengelolaan dana lembaga lainnya, pengelolaan rekening gaji dan tunjangan kinerja anggota Korpri dan penyediaan layanan transaksional bagi anggota Korpri dan yang utama adalah penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan baik KPR Subsidi maupun Nonsubsidi bagi anggota Korpri.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan salah satu strategi kami dalam mengejar target pembiayaan perumahan karena kami untuk mengeksekusi program KPR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) , TNI dan Polri yang akan kami optimalkan tahun ini, kata Direktur BTN, Budi Satria dari keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (6/1/2019).

Budi menjelaskan, BTN menilai potensi anggota Korpri untuk mengambil KPR di BTN sangat besar. Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat kurang lebih 945.000 pegawai negeri yang tersebar di seluruh Indonesia belum memiliki rumah tinggal.

Hal ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Bank BTN untuk memperkuat pangsa pasarnya di segmen KPR sekaligus berkontribusi dalam menyukseskan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintah. Khusus KPR Subsidi, Budi memperkirakan 10% dari sekitar 945 ribu pegawai negeri akan dijajaki BTN untuk mengambil KPR Subsidi.[tar]

#BTN #SejutaRumah #KPR #PNS
BERITA TERKAIT
Ekonomi Dunia Diramalkan Sulit, Ini Kata Bos BTN
Kabupaten Kolaka Segera Milki Smenter Feronikel
Kemenhub akan Masif Kembangkan Kereta Api dan Bus
Temuan BPK Soal OJK Boros, DPR Panggil Wimboh Cs
Kemendes PDTT Ajak Malaysia Kerja Sama e-Commerce
Gagal Bayar Jiwasraya, DPR Sebut OJK Kecolongan
Pastikan Pasokan, Pertamina Sambangi Depot LPG

kembali ke atas