NASIONAL

Rabu, 09 Januari 2019 | 20:00 WIB
(Anies Diperiksa Bawaslu)

"Itu Pasal Abuse of Power, Bukan Abuse of Gesture"

Fadhly Zikry
"Itu Pasal Abuse of Power, Bukan Abuse of Gesture"
Pakar hukum tata negara Refly Harun (Foto: twitter)

INILAHCOM, Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, terlalu berlebihan jika seorang Kepala Daerah diancam hukuman pidana hanya karena mengacungkan jari terkait Pilpres 2019. Ia menyebutmya sebagai abuse of power.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa Bawaslu terkait pose dua jari dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra, Senin (7/12/2010). Bawaslu mengklaim pihaknya melakukan klarifikasi terhadap Anies terkait dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu mengkaitkannya dengan pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Isi Pasal 547 UU Pemilu:

"Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)," [fad]

#Pilpres2019 #Anies #DuaJari #Bawaslu
BERITA TERKAIT
Prabowo Akan Silaturahmi ke Pamekasan
BPN Nilai Dukungan Camat ke Jokowi Kesalahan Fatal
Jokowi Minta Warga Tagih Janji Menteri ATR
Jokowi Bagi-Bagi Sertifikat Tanah Wakaf di Tangsel
BPN Tegaskan Dana Desa Bukan dari Kantong Jokowi
Jokowi Temui Istri Wapres Umar Wirahadikusumah
BPN: Ada Kepala Daerah Dukung Jokowi Boleh

ke atas