NASIONAL

Rabu, 09 Januari 2019 | 20:00 WIB
(Anies Diperiksa Bawaslu)

"Itu Pasal Abuse of Power, Bukan Abuse of Gesture"

Fadhly Zikry
"Itu Pasal Abuse of Power, Bukan Abuse of Gesture"
Pakar hukum tata negara Refly Harun (Foto: twitter)

INILAHCOM, Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, terlalu berlebihan jika seorang Kepala Daerah diancam hukuman pidana hanya karena mengacungkan jari terkait Pilpres 2019. Ia menyebutmya sebagai abuse of power.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa Bawaslu terkait pose dua jari dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra, Senin (7/12/2010). Bawaslu mengklaim pihaknya melakukan klarifikasi terhadap Anies terkait dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu mengkaitkannya dengan pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Isi Pasal 547 UU Pemilu:

"Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)," [fad]

#Pilpres2019 #Anies #DuaJari #Bawaslu
BERITA TERKAIT
Tepis TKN Soal C1, BPN Bantah Rayu Bawaslu
Prabowo Tolak Temui Utusan Jokowi Atas Saran Ulama
BPN: Kenapa TKN Risau? Seharusnya KPU yang Risau
Update Real Count, Jokowi Unggul 56 Persen
Sandi Tegaskan Masih Fokus Penghitungan Suara
Dikabarkan Masuk PAN, Ini Kata Sandi
Sekjen Koalisi Prabowo-Sandi Minta KPU Jujur

kembali ke atas