NASIONAL

Jumat, 11 Januari 2019 | 18:10 WIB

Kapolri Bentuk Satgas Gabungan Usut Teror Novel

Muhammad Yusuf Agam
Kapolri Bentuk Satgas Gabungan Usut Teror Novel
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan hingga kini belum juga terungkap. Setelah 1 tahun lebih, Kapolri Jenderal Tito Karnavian akhirnya menerbitkan surat perintah berupa pembentukan satgas gabungan untuk mengusut kasus ini.

Dalam surat yang beredar di, tim satgas gabungan untuk mengungkap kasus yang terkatung 1 tahun lebih ini merupakan rekomendasi dari Komnas HAM. Lewat rekomendasi itu, Polri menyatakan perlu membuat tim satgas gabungan antara Polisi dan KPK.
"Bahwa dalam rangka melaksanakan rekomendasi Tim pemantauan proses hukum Novel Baswedan yang dibentuk oleh Komnas HAM RI dan melaksanakan tugas kepolisian di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 170 KUHP maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas," isi dalam surat tersebut.
"Disampingnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas dalam tim gabungan di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tersebut," tulis lagi dalam surat tersebut.
Satgas gabungan ditandatangani langsung oleh Kapolri pada Selasa, 8 Januari 2019. Satgas ini akan dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis didampingi Wakasatgas Brigjen Nico Afinta yang menjabat sebagai Karobinops Bareskrim Polri.
Dalam susunan Satgas itu juga terdapat 5 penyidik KPK yang dilibatkan. Selebihnya, merupakan penyidik dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.
Selain itu, Kapolri juga melibatkan pakar dan sejumlah ahli untuk mendampingi satgas dalam mengungkap kasus ini. Nantinya seluruh temuan dari tim satgas akan dilaporkan kepada Kapolri.
Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal membenarkan pembentukan satgas gabungan tersebut. "Iya, benar Polri membentuk tim satgas gabungan," kata Iqbal. [hpy]

#Polri #TerorNovelBaswedan
BERITA TERKAIT
Kapolri Ingatkan Tak Ada Perayaan Berlebihan
Penyelenggara Hilangkan Hak Pilih Bisa Dipidana
(Pemilu 2019) Polri Perbanyak Personel di Daerah Rawan Konflik
Kapolri Minta Pemenang Pemilu Tak Mobilisasi Massa
Kapolri Sebut Kampanye Pemilu 2019 Berjalan Aman
Kasus Surat Suara Malaysia Contoh Buruk Demokrasi
Kasus Surat Suara Tercoblos, Polri Koordinasi PDRM

kembali ke atas