EKONOMI

Sabtu, 19 Januari 2019 | 16:58 WIB

DPRD Bima Ungkap Dugaan Korupsi Bibit Jagung

DPRD Bima Ungkap Dugaan Korupsi Bibit Jagung
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bima, Edi Muhlis (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Mataram - Komisi II DPRD Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menemukan indikasi korupsi dalam program pengadaan bibit jagung yang didistribusikan pusat untuk petani di Kabupaten Bima.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bima, Edi Muhlis ketika dihubungi wartawan di Bima, NTB, Jumat (18/1/2019), mengatakan, mencuatnya indikasi korupsi dalam program swasembada pangan ini, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan. "Jadi bukan lagi ada penyimpangan, tapi sudah ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan munculnya kerugian negara," kata Edi.

Menurutnya, akar permasalahan dalam program ini lantaran terjadi perbedaan varietas bibit jagung yang diusulkan dengan yang diterima masyarakat petani. Pada umumnya, masyarakat petani mengusulkan varietas bibit jagung yang sesuai dengan mutu dan kualitas lahan di Kabupaten Bima, yakni jenis BISI 18. Usulan itu telah disampaikan masyarakat petani ketika pemerintah melakukan identifikasi lapangan.

Namun saat pendistribusian, masyarakat petani malah menerima varietas bibit jagung yang berbeda dari yang diusulkan, seperti jenis Premium 919, Biosed, BISI 2, Bima Uri, dan Bima Super.

Setelah ditelusuri Tim Komisi II DPRD Bima, banyak masyarakat petani di lapangan yang menolak untuk melakukan penanaman. Bahkan ada juga yang mengembalikan jatah bibit jagung tersebut kepada pemerintah. "Kami sudah melakukan evaluasi dan monitoring ke beberapa wilayah, di situ memang masyarakat tidak tanam (bibit jagung pemerintah) dan hanya disimpan, yang ada malah mereka tanam bibit yang dibeli," ujarnya.

Selain berbicara kualitas dari varietas bibit jagung yang tidak cocok dengan kondisi lahan pertanian, Tim Komisi II DPRD Bima juga menelusurinya dari segi harga pasar.

Diketahuinya bahwa harga pasar untuk varietas bibit jagung BISI 18 usulan masyarakat petani, jauh lebih mahal dibandingkan yang telah didistribusikan pemerintah. "Harga pasar dari Bima Uri atau varietas lain lebih murah dibandingkan BISI 18," ucap Edi.

Karena itu, dia menyimpulkan bahwa biang permasalahannya ini ada pada pihak rekanan pemenang tender pengadaan yang membeli varietas bibit jagung hanya berdasarkan usulan dari dinas pertanian bukan berdasarkan usulan masyarakat petani. "Makanya hasil produksi Bima Super dan Uri tidak mau dibeli pengusaha, karena kurang berkualitas," ucap politisi Partai Nasdem ini.

Sementara, Kabid Ketahanan Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Bima, Mansur ketika dihubungi wartawan, mengaku belum menerima laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit jagung. "Mohon maaf, daerah mana yang ada penyimpangan. Karena belum ada saya dengar," kata Mansur.

Begitu juga dengan laporan terkait varietas bibit jagung yang tidak sesuai dengan usulan masyarakat petani, dia bilang begini. "Tidak ada varietas bibit jagung yang tidak sesuai dengan BAST (Berita Acara Serah Terima)," ujarnya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan dari pengadaan bibit jagung bukan di Dinas Pertanian Bima, melainkan Dinas Pertanian NTB. Mansur memastikan, pendistribusian bibit jagung di Kabupaten Bima, berjalan lancar. Bibit yang diterima para petani sudah sesuai dengan BAST. "Alhamdulillah aman (penyaluran benih jagung). Kalau benih pasti sama dengan BAST yang dikirimkan dari provinsi," ucap Mansur. [tar]


#DPRDBima #BibitJagung #Korupsi #PemprovNTB
BERITA TERKAIT
Impor Beras Era Jokowi Dipicu Data Abal-abal
(Council Meeting APTERR 7th) BKP Kementan Usulkan Evaluasi Bantuan Beras
(Tahun Politik) Sri Mulyani Dukung Pelaku Ekonomi Digital
Kembangkan Kendaraan Listrik untuk Tekan Emisi
(Terluas di Asia Tenggara) Ini Fakta Soal Pestisida di Sentra Bawang Brebes
Rizal Ramli: "Maaf Pak Jokowi, Anda Gagal"
Diketawain di Debat, Prabowo Gagal Paham Unicorn?

ke atas