EKONOMI

Rabu, 23 Januari 2019 | 00:29 WIB

Serapan Anggaran 2018 Kemenperin Belum Mantap

Serapan Anggaran 2018 Kemenperin Belum Mantap
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) siapkan jurus pamungkas untuk menggejot serapan anggaran 2019. Tahun lalu serapannya 92,27%.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada saudara-saudara sekalian atas kerja keras dan dedikasi untuk Kemenperin, sehingga kita bisa menjalankan program di tahun kemarin dengan hasil yang cukup membanggakan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin Haris Munandar di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Haris menyampaikan hal itu saat pembukaan pelaksanaan anggaran Kemenperin 2019 di Jakarta. Alokasi anggaran Kemenperin pada 2019 sebesar Rp3,59 triliun dengan pagu efektif Rp2,16 triliun.

Adapun rinciannya, proporsi untuk Sekretariat Jenderal Rp241,69 miliar (6%), Direktorat Jenderal Industri Agro Rp111,64 miliar (3%), Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Rp126,74 miliar (3%), Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Rp123,08 miliar (3%), serta Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Rp379,82 miliar (10%).

Selanjutnya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebesar Rp1,79 triliun (50%), Inspektorat Jenderal Rp45,45 miliar (1%), Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Rp655,48 miliar (18%), serta Ditjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional sebesar Rp119,38 miliar (3%).

"Porsi terbesar anggaran Kemenperin diberikan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri yang jadi salah satu program prioritas Kemenperin tahun 2019," tutur Sekjen.

Guna mencapai target penyerapan anggaran, Kemenperin menetapkan langkah-langkah peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran.

Kepala Biro Keuangan Kemenperin Fauzi Saberan menyebutkan langkah strategis itu meliputi percepatan pengadaan barang/jasa, yaitu dengan memastikan spesifikasi teknis lengkap seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Selanjutnya, memanfaatkan e-procurement dan e-katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan memasukan rincian pengadaan ke dalam aplikasi SiRUP.

Penetapan pejabat perbedaharaan juga merupakan langkah strategis yang harus segera dilakukan. Kemudian ini yang harus kita segerakan juga adalah pencairan blokir atau kegiatan mendapatkan tanda bintang, tutur Fauzi.

Pelaksanaan anggaran Kemenperin pada 2019, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 195/PMK 05/2018 tentang Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. [tar]

#Kemenperin #MenperinAirlangga #SerapanAnggaran
BERITA TERKAIT
Suburkan Industri Elektronik, Kemenperin Minta Ini
Industri Makanan dan Minuman Masih Jadi Andalan
Eddy Prabowo Lanjutkan Penenggelaman Kapal, Tapi..
'Ditenggelamkan' Edhy Prabowo, Ini Kata Bus Susi
Arifin Taslim Siap Benahi Sektor ESDM
Tim Ekonomi Jokowi Direspons Negatif Pelaku Pasar
Erick Thohir Menteri BUMN, 3 Sahamnya Jeblok Semua

kembali ke atas