EKONOMI

Selasa, 12 Februari 2019 | 19:21 WIB

PGN Butuh Rp12,5 T untuk Bangun Jargas

Indra Hendriana
PGN Butuh Rp12,5 T untuk Bangun Jargas
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Perusahaan Gas Negara (PGN) memerlukan dana senilai Rp12,5 triliun untuk membangun jaringan gas (Jargas) ke rumah tangga sebanyak 4,7 juta sambungan sampai tahun 2025.

"Total capex perkiraanya Rp12,5 triliun," kata Direktur Utama PGN Gigih Prakoso di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Menurut dia, guna memenuhi kebutuhan dana itu, ada beberapa sumber selain dari Anggaran Pendatapan Belanja Negara (APBN). Misalnya seperti dana internal badan usaha, kerja sama partnership PGN dengan badan usaha lainnya.

PGN, kata Gigih tengah melakukan kajian study mengenai wilayah mana saja yang akan dibangun jargas di luar wilayah yang sudah ditetapkan APBN 2019.

Setelah Perpres terbit, PGN sendiri lanjut dia memasang target bisa membangun paling tidak 800 sambungan rumah tangga (SR). Setelah kajiannya selesai maka PGN akan melaporkan usulan pembangunan jargas ke Kementerian ESDM.

"Sekitar 800 ribuan (Jargas). Nanti kita tentukan titik-titiknya. Kita masih lakukan study basic engineering design. Nanti 800 ribu itu ada di mana saja nanti kita sampaikan ke Kementerian ESDM," kata dia.

Dalam perpres no 6 terkait pembiayaan jargas diatur di Ayat 2 berisi pengembangan jargas dapat dilakukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan dana BUMN Migas penerima penugasan.

Untuk bisa membangun jargas dan mengejar target pada tahun ini PGN kata gigih membutuhkan dana paling tidak mencapai Rp300 miliar.

"Ya dihitung saja, dibagi Rp12,5 triliun (untuk 4,7 juta SR). Jadi sekitar Rp200-300 miliar (kebutuhan tahun ini)," ujar dia.

Hingga tahun 2018, jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga baru mencapai 463.619 SR. Jumlah ini sendiri berkembang sejak tahun 2014 dimana jumlah sambungan baru sebanyak 200.000 SR. Tumbuh ditahun 2015 menjadi 220.363 SR, lalu 2016 menjadi 319.514 SR, tahun 2017 tumbuh 53.676 SR menjadi 373.190 SR.

Adapun pemerintah sudah menerbitkan aturan percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga melalui Peraturan Presiden No 6 Tahun 2019. Dengan adanya perintah presiden tersebut, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang sudah ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan subholding gas pun menjadi salah satu badan usaha yang sudah ditugaskan untuk membangun jargas.[jat]

#PGN
BERITA TERKAIT
Ledakan di Kruing Medan Bukan Karena Gas PGN
Mau Mudik Gratis? Daftar ke AP I Mulai 22 April
KKP Dukung Pengembangan Ekonomi Sirkular
KLHK Terus Pantau Titik Panas di Kutai
Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal
Atasi Virus, Petani Disarankan Pakai Pupuk Kandang
Wacana Pemerintah Gratiskan Raw Data Migas

kembali ke atas