EKONOMI

Jumat, 15 Februari 2019 | 17:09 WIB

Pasca Gaduh Bos Bukalapak, Bagaimana Nasib UMKM?

M Fadil Djailani
Pasca Gaduh Bos Bukalapak, Bagaimana Nasib UMKM?
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pasca gaduh cuitan bos Bukalapak Achmad Zaky terkait minimnya dana riset Indonesia, dikhawatirkan berdampak kepada sektor UMKM. Lantaran Bukalapak memfasilitasi perdagangan digital UMKM.

Nama founder dan CEO Bukalapak Achmad Zaky menjadi meteor pembicaraan di dunia maya sejak semalam hingga hari ini (Jumat, 15/2/2019). Lantaran cuitan Zaky mengkritik kecilnya dana riset dan pengembangan di negeri ini.

Lantas, berapakah sebenarnya anggaran untuk riset dan pengembangan teknologi di Indonesia? Mengutip data Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan (Kemenristek Dikti), dana riset mengalami kenaikan dari Rp13 triliun pada 2015 menjadi Rp17 triliun pada 2016. Sedangkan pada 2018 naik lagi menjadi Rp23 triliun atau 0,23% dari PDB.

Di mana, dana riset sebesar Rp13 triliun pada 2015 itu setara 0,09% PDB Indonesia. Sedangkan dana riset 2016 sebesar Rp17 triliun setara 0,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski ada kenaikan, anggaran riset di tanah air memang masih cekak alias tipis ketimbang sejumlah negara di ASEAN. Malaysia, misalnya mematok dana riset 1% dari PDB. Sedangkan Thailand 0,25% PDB, dan Singapura 2,1% PDB.

Sedangkan data Kemenristekdikti pada 2014 menyebutkan Korea Selatan menjadi negara dengan belanja riset terbesar yakni mencapai 3,6% dari PDB. Disusul Jepang (3,4%), Jerman (2,85%), Amerika Serikat (2,78%), dan Taiwan (2,35%).

Berdasarkan data 2018 menyebutkan bahwa total anggaran riset untuk seluruh lembaga penelitian mencapai Rp23 triliun, atau sekitar 0,23% dari PDB. Naik cukup siginifikan dari 2016.

Namun, lagi-lagi masih kalah telak ketimbang negara tetangga di tahun yang sama. Malaysia misalnya mengalokasikan 2,8% PDB-nya atau sekitar Rp150 triliun.

Yang lebih ironi lagi terkait sumber dana, anggaran riset sepenuhnya ditopang negara. Beda dengan negara maju, anggaran risetnya besar karena disokong pihak swasta.

Minimnya dana riset non pemerintah itu, merupakan gejala belum bergairahnya kegiatan riset di kalangan swasta. Penyebabnya adalah kalangan industri merasa tidak ada benefit bagi mereka. Bahkan perusahaan harus menanggung pajak untuk dana riset yang dikeluarkan.

Jadi, bisa dikatakan, kegelisahan Bos Bukalapak Achmad Zaky terkait minimnya anggaran riset ini, tidak ada yang salah. Apalagi era pemerintahan Joko Widodo ingin memenangkan kompetisi menuju era industri 4.0.

Sayangnya, perhatian anak bangsa ini malah melahirkan cacian. Bisa jadi karena momentumya tidak tepat. Yakni menjelang pilpres 2019 yang aromanya serba panas.

Co- Founder & President PT Bukalapak.com, M Fajrin Rasyid pernah menyampaikan harapan bisa merekrut lima juta pelaku UMKM di negeri ini. "Kini sudah ada 4 juta lebih pelapak tergabung di Bukalapak. Dengan teknologi dan kreativitas, Bukalapak terus berinovasi untuk mengupgrade para pelaku usaha di seluruh Indonesia, diantaranya kolaborasi dengan Bank Mandiri ini. Semoga kerja sama ini akan semakin menaikkelaskan seluruh pelaku usaha melalui tambahan modal guna memajukan usaha mereka, tutur Fajrin.

Akankah pelaku usaha mikro kecil dan menengah bakal terganggu pasca heboh cuitan Zaky? Mudah-mudahan tidak banyak berdampak karena menyangkut nasih ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia. [ipe]

#Bukalapak #UMKM #PresidenJokowi #AnggaranRiset
BERITA TERKAIT
2020, Kemenko Perekonomian Jamin KUR Tancap Gas
Tim Ekonomi Jokowi Kurang Kreatif, Utang Menjulang
Labuan Bajo Dipersiapkan untuk Acara Internasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Jadi Wisata Kelas "Wah"
Jokowi: Jiwasraya Lama Sakit, Sembuhnya Juga Lama
BPJS Makin Mahal, Partainya Prabowo Tawarkan Ini
Efeknya Minim,Jangan Mudah Tergiur Investasi China

kembali ke atas