NASIONAL

Minggu, 17 Februari 2019 | 04:00 WIB
(Jelang Debat Capres II)

BPN: Jangan Klaim Berlebihan Soal Freeport

Fadly Zikry
BPN: Jangan Klaim Berlebihan Soal Freeport
Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Jelang debat kedua nanti malam, Minggu (17/2/2019), Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, menyoroti klaim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai hal. Salah satunya tentang pengambilalihan mayoritas saham PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme.

Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said mengatakan bahwa pengambil alihan saham tersebut merupakan hal yang biasa yang tidak seharusnya diklaim berlebihan oleh Capres petahana.

"Yang kita persoalkan adalah klaim berlebihan bahwa pengambil alihan PT Freeport bagian dari nasionalisme. Itu lebay. Itu transaksi jual beli saham biasa," kata Sudirman kepada INILAHCOM, Sabtu (16/2/2019).

Merujuk pada laporan PT Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat pada Januari 2019, Sudirman mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia.

"Dalam laporan itu disebutkan, meski Pemerintah Indonesia kuasai 51 persen saham, tetapi kontrol manajemen dan operasional masih di tangan PT Freeport. Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. Itu ditulis dalam perjanjian jual beli saham. Kami akan minta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu," ungkap mantan Menteri ESDM tersebut.

Sebelumnya mantan staf khusus Kementerian ESDM Muhammad Said Didu juga mengungkapkan hal yang senada. Dia mengatakan pembelian mayoritas saham PT Freeport justru membuat Indonesia merugi. Mengingat kewajiban Freport di bidang lingkungan hidup mencapai ratusan trilyun. Selain itu, lanjut Said, sebagai pemegang saham Indonesia juga harus menanggung kewajiban investasi pengembangan tambang bawah tanah dan smelter.

"Siapapun pemerintahannya, pengambilalihan PT Freeport ini pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu. Yang terjadi sekarang justru PT Freeport yang ketiban untung. Dia dapat uang cash triliunan rupiah dari penjualan saham, dia dapat hak pengelolaan dan pengendalian, hingga Freeport juga terbebas dari tuntutan kerusakan lingkungan. Sementara Indonesia, dapat hutang baru," kata Said.

Said menilai, pengambilalihan PT Freeport oleh pemerintah Joko Widodo yang terkesan buru-buru ini demi kepentingan pencitraan jelang Pemilu. Dia pun meminta agar pemerintah menghentikan segala bentuk pencitraan yang justru membawa kerugian bagi rakyat, apalagi menjelang debat nanti.

"Kasus Freeport ini dijadikan target politik bahwa ini harus berhasil sebelum akhir 2018, supaya bisa jadi bahan kampanye. Tapi carilah bahan kampanye yang tak merugikan negara," ujar Said.

Seperti diketahui, debat kedua Calon Presiden 2019 akan digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta. Debat akan dimulai pada pukul 20.00 WIB. Debat tersebut membahas tema mengenai infrastruktur, energi, lingkungan hidup, pangan, dan sumber daya alam. Berbeda dengan debat pertama 17 Januari lalu, debat kedua nanti hanya akan menampilkan Calon Presiden Jokowi & Prabowo tanpa didampingi Cawapres masing-masing. [fad]

#DebatCapres2019 #Prabowo #Jokowi
BERITA TERKAIT
Wapres JK Minta Prabowo Ikut Tenangkan Aksi Massa
Prabowo Minta Aksi Kekerasan Tak Terjadi Lagi
Prabowo Nilai Janggal KPU Tetapkan Hasil Pilpres
SPDP Prabowo Ditarik, Ini Penjelasan Polda Metro
Prabowo: Aneh Pak Permadi 80 Tahun Ditahan
Polda Benarkan Sempat Keluarkan SPDP Prabowo
Polisi Tak Izinkan Prabowo Besuk Eggi dan Lieus

kembali ke atas