EKONOMI

Jumat, 01 Maret 2019 | 04:09 WIB

Program Dana Desa, Jurus Klaim Sang Petahana

Herdi Sahrasad
Program Dana Desa, Jurus Klaim Sang Petahana
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Polemik stagnasi ekonomi dan klaim dana desa dari kubu calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo masih berhembus kencang, khususnya di ranah media sosial. Jurus mabok capres petahana?

Pengucuran dana desa saat ini, bukanlah keinginan atau kebijakan genuine dari rezim Jokowi. Namun amanat dari UU tentang Desa yang ditelorkan masa pemerintahan Preisden SB Yudhoyono.

Mengingatkan kembali, UU tentang Desa disahkan pada tahun ketiga periode kedua pemerintahan SBY. Tanpa adanya UU tentang Desa, tidak mungkin Jokowi bisa mengucurkan dana jumbo untuk membangun desa.
Dan, UU tentang Desa diperjuangkan Asosiasi Kepala Desa yang dipimpin Sudir Santoso. Sedangkan Rizal Ramli adalah Ketua Dewan Pembina.

Pembahasan beleid itu juga banyak dibantu Marwan Jafar yang kala itu menjabat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Akhmad Muqowam dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Marzuki Alie selaku Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat.

Artinya, dana yang dialokasikan di era Jokowi sebesar Rp1 miliar per desa itu, merupakan perintah UU tentang Desa yang digagas zaman SBY, setelah mendengarkan aspirasi asosiasi kepala desa terutama Parade Nusantara.

Nah, mendekati pemilu presiden, Kubu Jokowi sangat berkepentingan mengumbar guliran dana desa. Dengan harapan bisa menarik simpati warga desa. Jelas jurus ini menjadi concern manakala citra Jokowi semakin memudar dalam empat tahun pemerintahannya.

Apalagi puluhan janji kampanye Jokowi saat pilpres 2014 yang meleset. Tak satupun yang terealisasi. Alhasil, dukungan rakyat terhadap mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI ini tergerus signifikan dalam sekejab.

Klaim yang dihamburkan kubu Jokowi bahwa dana desa dari Jokowi, jelas mengisyaratkan kehausan kubu Jokowi untuk meraih dan meraup suara dengan cara mudah. Tak peduli begitu banyaknya kegagalan Jokowi dalam merealisasikan janji-janjinya itu.

Kegagalan yang paling kasat mata adalah ekonomi mandeg di angka 5%, daya beli merosot, pengurangan angka kemiskinan terendah sejak reformasi. Jumlah penduduk miskin di era Jokowi hanya berkurang 450 ribu orang per tahun. Sangat jauh dibandingkan era Presiden Abdurrahman Wahid sebanyak 5,05 juta orang per tahun. Atau Habibie 1,5 juta orang, Megawati 570 orang atau SBY 840 ribu orang per tahun. Jelaslah bahwa pengurangan jumlah orang dhuafa di era Jokowi berada di nomor buncit.

Rendahnya penurunan kemiskinan pada masa Jokowi, lantaran kebijakan ekonomi yang dianut rezim, meninggalkan Trisakti seperti yang dijanjikan. Terutama karena kebijakan impor yang ugal-ugalan dan penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA.

Naiknya tarif listrik golongan lemah ini sangat memukul daya beli golongan menengah bawah dan di tambah pula risiko makro ekonomi Indonesia semakin meningkat selama 2 tahun terakhir.

Boro-boro kedaulatan pangan tercapai, yang terjadi justru impor ugal-ugalan yang sangat merugikan petani. Begitu juga di bidang kedaulatan keuangan. Alih-alih kedaulatan keuangan tercapai, justru utang yang semakin besar dengan yield yang merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik.

Risiko makro ekonomi Indonesia meningkat 2 tahun terakhir dalam bentuk defisit neraca perdagangan (US$8,57 miliar pada 2018) dan defisit transaksi berjalan (US$9,1 miliar pada kuartal IV-2018).
Ini defisit neraca transaksi berjalan yang paling parah sejak 4,5 tahun terakhir.

Kegagalan Jokowi mencapai kedaulatan pangan dan keuangan terjadi karena tidak ada konsistensi antara tujuan strategi kebijakan dan personalia. Tujuan untuk mencapai swasembada pangan dikhianati dengan kebijakan impor ugal-ugalan dan penunjukan pejabat yang doyan rente.

Demikian juga dalam hal tujuan kemandirian keuangan, dikhianati dengan kebijakan pinjaman luar negeri yang jorjoran dan menunjukkan pejabat keuangan yang doyan memberikan yieid import beli tertinggi yaitu 2-3 persen di atas negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia seperti Filipina dan Vietnam, seperti yang sering diungkapkan ekonom senior Rizal Ramli.

Sekali lagi, pengucuran dana desa yang dilakukan pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah keinginan dan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang berkuasa saat ini, tetapi merupakan amanat dari UU tentang Desa era SBY. Klaim-klaim Jokowi itu hanya menambah daftar data ngawur dan sesat pula. Hal ini yang harus direnungkan elite penguasa dan petahana. [ipe]

#Pilpres2019 #DanaDesa #RizalRamli
BERITA TERKAIT
Rizal Ramli Pegang Kunci Pembuka Mega Skandal BLBI
Gubes UI Sarankan Jokowi Comot RR Masuk Kabinet
Siap Beber BLBI, Ekonom Senior Minta Jadwal Ulang
Ekonomi Makin Berat, Rizal Ingin Jokowi Hati-hati
Dana Desa ke Depan untuk Berdayakan Ekonomi Desa
RR Ternyata Pernah Adukan Sri Mulyani ke Jokowi
Mendes: Kontribusi Desa ke GDP akan Sangat Besar

kembali ke atas