EKONOMI

Sabtu, 02 Maret 2019 | 03:29 WIB

Ekonom Senior Sebut Demokrasi Era Jokowi Jeblok

Ekonom Senior Sebut Demokrasi Era Jokowi Jeblok
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Bukan Rizal Ramli namanya kalau berhenti melontarkan pandangan kritisnya. Tak cuman soal ekonomi, ihwal demokrasi era Joko Widodo juga disasarnya.

Dia menyebut indeks demokrasi di Indonesia, saat ini, anjlok. Diduga karena penyalahgunaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Indeks demokrasi Indonesia berdasarkan The Economist turun dari nomor 49 tahun 2014, hari ini turun ke 64 atau 65 tahun 2018. Empat tahun turun kita rangking demokrasi dari nomor 49 ke nomor 65," ujar Rizal di Yogyakarta, Jumat (1/3/2019).

Dia menduga, selama ini, UU ITE dipakai penguasa untuk memberangus lawan politik. Hal ini berdampak kepada turunnya indeks demokrasi di Indonesia.
"Makanya kami tidak setuju UU ITE dipakai alat untuk memberengus demokrasi," jelasnya.

Oleh karenanya, Rizal Ramli berharap siapapun presidennya nanti dia meminta UU ITE untuk segera direvisi. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan akan lebih banyak lagi warga yang diperkarakan memakai pasal karet di undang-undang tersebut.

"Kalau ini UU (tidak direvisi) makin banyak korbannya tahun ini, tahun depan, indeks demokrasi Indonesia makin rendah lagi. Nah, kami gembira Prabowo-Sandi Sandi berjanji untuk merevisi UU ITE supaya tidak digunakan untuk memberengus demokrasi," tuturnya.

Rizal Ramli sebenernya tak mempermasalahkan UU ITE asal digunakan untuk menindak kejahatan di bidang keuangan, terorisme, seksual, dan kasus elektronika lainnya. Namun dia menentang bila UU ini dipakai untuk membungkam lawan politik.

Pada Desember lalu, Rizal pernah menanggapi pernyataan akademisi asal Australia yang menyebut pemerintahan Joko Widodo menerapkan strategi represif untuk menekan lawan politiknya.

Mantan Menko Kemaritiman di Kabinet Kerja Jokowi ini, tidak menolak pendapat Power. Suka atau tidak, kondisi demokrasi memang sudah menurun.
Menurut The Economists Democracy Index, index demokrasi Indonesia anjlok dari no 48 ke no 68. Kemunduran demokrasi, ujar Rizal melalui akun twitter @RamliRizal.

Mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid ini menambahkan, Indonesia harus segera berbenah diri. Banyak kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia, terutama petani. Sudah ini sudah waktunya untuk berbenah setelah April 2019. Kita butuh sebuah perbaikan di berbagai sektor, tegasnya.

Selanjutnya dia mempertanyakan banyaknya pengkritik Orba di barisan Jokowi. Padahal, justru di kubu Jokowi banyak menggandeng tokoh orde baru. Karena disekitar @jokowi terlalu banyak ex-ORBA dgn reputasi otoriter dan pelanggar HAM, tutupnya.

Informasi saja, akademisi Australian National University, Dr Thomas P Power menyebutkan, jelang Pilpres, pemerintah memilih cara represif untuk menekan kekuatan oposisi yang menjadi penyeimbang status quo.

Selain itu, menurut Power, Jokowi mengarahkan institusi keamanan dan penegakan hukum untuk merepresi barisan oposisi. Dan, membuat garis batas yang kabur antara kepentingan negara dan kepentingan rezim. Hal ini dilakukan secara sengaja dan semakin sistematis untuk menghambat oposisi yang sah.

Padahal, sistem demokrasi membutuhkan adanya checks and balances. Jokowi juga memakai/memperalat polisi dan TNI/ militer sebagai instrumen kampanye dan instrument kekuasaan untuk menekan civil society maupun oposisi, tutupnya. [ipe]

#PresidenJokowi #Demokrasi #RizalRamli
BERITA TERKAIT
Jonan Laporkan Blok Masela, Jokowi Langsung Girang
Inilah Menaker & Menteri BUMN Jokowi Versi Aktivis
Kalau UMKM Ingin Maju, Jokowi Sarankan Ini
Bekraf Gagas Pameran Poster Jokowi-KH Maruf Amin
Siap Beber BLBI, Ekonom Senior Minta Jadwal Ulang
Tak Adalagi Semangat Baja di Krakatau Steel
(Siap-siap Beras Mahal) Tim Ekonomi Jokowi Ketar-ketir Kemarau Panjang

kembali ke atas