EKONOMI

Minggu, 03 Maret 2019 | 00:03 WIB

Di Kandang Banteng, Rizal Kritik Ekonomi Jokowi

Di Kandang Banteng, Rizal Kritik Ekonomi Jokowi
Rizal Ramli (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Semarang - Saat berada di Semarang, Jawa Tengah yang dikenal sebagai basis PDIP, ekonom senior Rizal Ramli terang-terangan mengkritik Joko Widodo yang gagal merealisasikan janji kampanye 2018 tentang pertumbuhan ekonomi 7%.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi tidak bergerak jauh dari angka 5%. Kondisi ini berdampak kepada rendahnya upah. Hal ini harus ditangkap oleh dua calon presiden (capres), baik Jokowi maupun Prabowo. "Saya mendorong agar capres berani memberi pertumbuhan ekonomi 7-8 persen sampai 5 tahun," kata Rizal, kepada wartawan di Semarang, Jateng, Sabtu (2/3/2019).

Mantan Menko Kemaritiman di Kabinet Kerja Jokowi ini, menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 5% itu, tidak cukup untuk menyokong penyerapan tenaga kerja apalagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, angka penurunan kemiskinan di era Jokowi sangatlah rendah, di bawah 500 ribu orang per tahun.

Harus diakui, lanjut mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini, saat ini, kalangan muda yang mencari kerja, jumlahnya cukup banyak. Sementara, lapangan pekerjaan serta upah tidak terlalu tinggi. "Ekonomi Indonesia mandek di 5 persen, jelas tidak baik. Pak Widodo (Joko Widodo) dulu berjanji ekonomi Indoensia tumbuh hingga 7 persen, tapi enggak sanggup. Kalau enggak sanggup, mau tidak ganti strategi," katanya.

Kepada para calon presiden, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, juga ditantang demikian agar perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi. "Kalau dulu dianggap gagal, kami mau beri umpan. Kepada Prabowo juga agar berani berjanji mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, lalu upah naik, bisnis bergairah," katanya.

"Kalau dua-duanya enggak berani, pasti enggak akan bawa perubahan signifikan," katanya lagi. Upah buruh Dijelaskan Rizal Ramli, upah buruh di Indonesia dulu diputuskan berdasarkan negosiasi di antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Namun, saat ini formula penghitungan upah sesuai dengan peraturan pemerintah. "Sejak Pak Widodo, pola diubah. Upah berdasar rumus pertumbuhan ekonomi. Kenapa cara itu yang dipakai? Kalau pertumbuhan ekonomi rendah bukan salah buruh, tapi salah pemerintah karena enggak canggih. Upah buruh disandera," katanya. Oleh karena itu, Rizal mendorong semua capres membuat startegi baru agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi terlaksana dalam lima tahun ke depan. [tar]

#PresidenJokowi #JanjiEkonomi #RizalRamli #Pertumbuha
BERITA TERKAIT
Jonan Laporkan Blok Masela, Jokowi Langsung Girang
Inilah Menaker & Menteri BUMN Jokowi Versi Aktivis
Kalau UMKM Ingin Maju, Jokowi Sarankan Ini
Bekraf Gagas Pameran Poster Jokowi-KH Maruf Amin
Siap Beber BLBI, Ekonom Senior Minta Jadwal Ulang
Tak Adalagi Semangat Baja di Krakatau Steel
(Siap-siap Beras Mahal) Tim Ekonomi Jokowi Ketar-ketir Kemarau Panjang

kembali ke atas