EKONOMI

Sabtu, 09 Maret 2019 | 18:45 WIB

Menteri LHK Dorong Peran PT dalam Pembangunan

Menteri LHK Dorong Peran PT dalam Pembangunan
(Foto: KementerianLHK)

INILAHCOM, Samarinda - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kembali menegaskan peran ilmu pengetahuan dalam arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Menteri Siti mendorong civitas akademika Perguruan Tinggi (PT) untuk menghasilkan karya ilmiah sekaligus memberikan masukan terhadap langkah korektif kebijakan pemerintah demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Siti saat memberikan orasi ilmiah di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (8/3/2019).

Kebijakan publik pemerintah tentu telah melalui pertimbangan keilmuan. Aspek keilmuan menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan kebijakan publik, disamping aspek legal, aspek politik dan aspek praktis/tradis. Ini adalah langkah korektif yang ditempuh untuk memastikan bahwa sumber daya alam dan kelestarian lingkungan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, termasuk generasi yang akan datang, kata Menteri Siti.

Menurut Menteri Siti, aktualisasi implementasi kebijakan LHK harus dirasakan nyata sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah berperan sebagai simpul negosiasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, mulai dari saintis, dunia bisnis, pemerhati lingkungan, serta masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan aspek-aspek tata kelola yang baik terdiri atas: (1) Kebebasan berpendapat dan akuntabilitas; (2) Stabilitas politik dan kedamaian; (3) Pemerintahan yang efektif; (4) Kualitas peraturan; (5) Aturan hukum; dan (6) Pengawasan korupsi.

Dalam orasi ilmiahnya, Menteri Siti memaparkan pokok-pokok koreksi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang kehutanan. Upaya penataan ulang alokasi sumber daya hutan menjadi fokus utama kebijakan KLHK, di antaranya; Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung penyelesaian konflik lahan melalui TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) serta kebijakan hutan sosial untuk meningkatkan akses masyarakat ke kawasan hutan sebagai koreksi dari kebijakan alokasi hutan yang selama ini dianggap hanya berpihak pada korporat.

Juga kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sistematik, integratif dan didasarkan atas prioritas; Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; Moratorium dan optimalisasi perkebunan sawit; Penegakan hukum bidang LHK untuk mendorong perubahan perilaku guna membangun budaya kepatuhan untuk mewujudkan keadilan lingkungan dan kewibawaan negara, serta Pengendalian perubahan iklim sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia di tatanan global.

Menteri Siti menyampaikan, berbagai capaian pada upaya korektif pemerintah tersebut telah dirasakan masyarakat. Berdasarkan data KLHK, realisasi hutan sosial secara keseluruhan per akhir Desember 2018 telah tercatat seluas 2,5 juta Ha bagi 592.438 KK, dalam 5.393 Kelompok Tani di 305 Kabupaten.

Selanjutnya langkah-langkah penanganan Karhutla mampu menurunkan jumlah titik api secara signifikan dari tahun 2015 hingga 2018 dari 21.929 menjadi 4.613. Demikian pula areal terbakar menurun dari 2,6 juta ha pada tahun 2015, menjadi 438 ribu ha pada tahun 2016, 166 ribu ha pada tahun 2017 serta 510 ribu ha pada tahun 2018.

Dalam kunjungan kerjanya ke Samarinda, Menteri Siti juga berkesempatan meninjau Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Unmul. Hutan seluas 300 hektar tersebut tercatat sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) untuk pendidikan dan penelitian. [*]

#LHK #KementerianLHK
BERITA TERKAIT
Melalui FTN TWA, KLHK Ajak Warga Berwisata di Alam
Tiga Inovasi Layanan Publik KLHK Raih Penghargaan
72 Paruh Burung Rangkong Tujuan Hong Kong Disita
KLHK Bangun Sistem Informasi Jaga Ekosistem Gambut
Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pencegahan Karhutla
Regulasi Kubah Gambut Perkuat Ekosistem Gambut
Ini Refleksi dan Proyeksi LHK Sulawesi-Maluku

kembali ke atas