NASIONAL

Senin, 11 Maret 2019 | 19:33 WIB

Nama Menpora Ada dalam Dakwaan Pejabat KONI

Ivan Setyadhi
Nama Menpora Ada dalam Dakwaan Pejabat KONI
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrowi disebut dalam surat dakwaan terhadap dua petinggi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang terjerat kasus suap pencairan dana hibah Kemenpora ke KONI.

Sidang dakwaan digelar untuk dua pejabat KONI masing-masing Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI, Jhonny E. Awuy.

Awalnya, Tono Suratman, selaku Ketua KONI mengajukan surat usulan Nomor:93/UMM/I/2018, tertanggal 28 Desember 2017, mengenai Proposal Bantuan Dana Hibah kepada Kemenpora RI dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Pada Multi Event Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 dengan usulan dana Rp 51,5 Miliar.

Menindaklanjuti surat tersebut, Imam Nahrowi selaku Menpora membuat disposisi kepada Mulyana untuk ditelaah dan dilanjutkan kepada Asisten Deputi Olahraga dan Prestasi, PPK, dan tim verifikasi untuk dilakukan penelitian apakah proposal tersebut layak untuk diberikan kepada KONI Pusat, kata jaksa KPK, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/3/2019).

Dari situlah, untuk mempercepat proses pencairan dana hibah, pada 17 April 2019, Ending dan Supriyono, Bendahara Pengeluaran Pembantu PPON pada Kemenpora membeli satu unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD warna hitam metalik dengan harga Rp 489 Juta yang kepemilikan atas nama Widhi Romadoni, selaku sopir Supriyono.

Setelah dilakukan penelitian oleh tim verifikasi, Chandra Bakti, selaku PPK, menyetujui dana hibah diberikan kepada KONI Pusat sejumlah Rp 30 Miliar dari sejumlah 51,5 Miliar yang dimohonkan oleh KONI.

Setelah proposal disetujui Kemenpora, Ending Fuad Hamidy disarankan oleh Mulyana dan Adhi Purnomo untuk berkoordinasi dengan Miftahul Ulum, selaku asisten pribadi Imam Nahrowi.

"Koordinasi terkait jumlah komitmen fee yang harus diberikan oleh KONI kepada Kemenpora agar bantuan dana hibah dari Kemenpora kepada KONI agar dapat segera dicairkan," ucap jaksa.

Mengacu pada surat dakwaan itu, setelah Ending berkoordinasi dengan Miftahul Ulum, disepakati besaran komitmen fee untuk pihak Kemenpora kurang lebih sebesar 15-19 persen dari total nilai bantuan dana hibah yang diterima KONI.

Adapun, surat disposisi kedua itu diberikan mengacu kepada surat dari Ketua KONI, Tono Suratman pada tanggal 30 Agustus 2018, bernomor 1762/UMM/VIII/2018 kepada Kemenpora RI mengenai Usulan Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Program SEA Games 2019 Tahun Kegiatan 2018 dengan usulan dana sejumlah Rp 27,5 Miliar.

"Menindaklanjuti surat tersebut, Imam Nahrowi selaku Menpora membuat disposisi kepada Mulyana untuk ditelaah oleh Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Prestasi Olahraga bersama dengan PPK dan Tim Verifikasi untuk dilakukan penelitian apakah proposal tersebut layak diberikan kepada KONI Pusat," jelasnya.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2018 . Dari OTT itu, KPK menetapkan 5 orang tersangka yaitu Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy sebagai tersangka pemberi. Kemudian tersangka penerima suap ialah Deputi IV Kemenpora Mulyana, PPK pada Kemenpora Adhi Purnomo dkk, serta staf Kemenpora Eko Triyanto.

Berdasarkan surat dakwaan, kedua terdakwa memberikan 1 unit Toyota Fortuner, kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp 100 juta. Selain itu, Jhonny memberikan ponsel merek Samsung Galaxy Note 9 kepada Mulyana.

Jaksa menduga pemberian hadiah berupa uang dan barang itu bertujuan supaya Mulyana membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora RI yang akan diberikan kepada KONI. [adc]

#Menpora #ImamNahrawi #SuapPejabatKONI
BERITA TERKAIT
Polisi Bekuk Pelaku Pembakar Wanita di Banyuwangi
(Wabah Virus Corona) Enam Mahasiswa UN Malang Diisolasi di China
Ust Tengku: Harun Masiku Kabur Atau Disembunyikan?
Rapim TNI-Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pilkada
KPK Periksa Ketua KPU Arief Budiman
(Kasus Jiwasraya) SBY: Agar Negara Tidak Salah Mengadili Seseorang
Jaksa Dikembalikan Setelah OTT Harun Masiku

kembali ke atas